Tingkatkan Industri Sawit, Organisasi Kementerian Koordinator Perlu Dikembangkan

Isu keberlanjutan (sustainability) ibarat badai yang berpotensi menghadang masa depan industri kelapa sawit. Kendati demikian, menurut Panca Pramudya, para pelaku komoditas strategis Indonesia ini tidak perlu terlalu khawatir. Selain tuntutan tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan internal, banyak hal yang dapat dilakukan demi kemajuan industri kelapa sawit nasional. 

Menurut lulusan administrasi dan kebijakan publik Universitas Wageningen ini, salah satu di antaranya dengan memperkuat peran dan posisi pemerintah. Penguatan pemerintah bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga warga termasuk dunia usaha.

"Organisasi kementerian koordinator perlu lebih dikembangkan," katanya saat menjadi pembicara dalam Lokakarya Wartawan Ekonomi dan Pertanian di Belitung, Kamis (23/8/2018).

"Selama ini mereka sudah sangat sibuk mengurusi hal-hal urgen seperti perekonomian moneter dan fiskal. Perlu didorong lagi memikirkan adanya koordinasi lebih komprehensif untuk sektor riil, dalam konteks pembangunan Indonesia saat ini termasuk di dalamnya kelapa sawit," lanjut Panca.

Dampak positifnya, menurutnya, kementerian akan lebih detail dan lebih baik memahami persoalan-persoalan yang dihadapi suatu industri, termasuk kelapa sawit.

Unsur komunikasi juga penting. Pengusaha kelapa sawit, lanjutnya, harus membangun diskusi dan kerja sama yang lebih intens dengan berbagai stakeholder. Langkah ini perlu dilakukan, mengingat seringkali ada kekeliruan yang dipicu oleh kesalahpahaman antarpihak. Terutama dengan pemerintah, bahkan dengan lembaga swadaya masyarakat. Bila tidak segera dituntaskan, kekeliruan tersebut terus bergulir dan melahirkan kekeliruan-keliruan selanjutnya yang lebih merugikan.   

Pada lokakarya yang sama dan dihadiri rekan-rekan pers, baik dari Jakarta maupun luar Jakarta ini, Agus Sudibyo mengingatkan rekan-rekan pers untuk tetap menjaga jarak dan bersikap kritis terhadap lembaga swadaya masyarakat yang seringkali menyerang industri kelapa sawit dengan kampanye negatif. 

Kebebasan pers, menurutnya, harus dipraktikkan tanpa melupakan fakta mengenai ketidaksetaraan tingkat "kebebasan" di era dunia yang saling terkoneksi (global village). Bila keliru, ada negara lain yang memanfaatkan kebebasan pers di Indonesia. 

"Pers perlu memperhatikan dampak sistemik dari berita," katanya sambil mengangkat contoh pengalaman di Thailand.

Di negara tersebut, menurut pakar media yang pernah menjadi anggota Dewan Pers ini, setelah berkali-kali mempelajari dampak berita mengenai bencana dan pengaruhnya terhadap investasi maupun pariwisata, mereka lebih bijak dalam mengangkat sebuah peristiwa. Pers perlu memperhatikan pengaruh berita terhadap perekonomian nasional, kesejahteraan rakyat, belanja iklan, dan pada akhirnya kesejahteraan wartawan itu sendiri.