Kredit Foto: Mochamad Ali Topan
Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan tol jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) membuat kubu oposisi beranggapan hal itu dilakukan untuk kepentingan politik di Pilpres 2019. Namun tuduhan itu dibantah oleh PDI-Perjuangan.
Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP, Eva Sundari, mengatakan posisi sebagai petahana memang memiliki risiko dicurigai setiap kebijakan yang dikeluarkannya, terutama di tahun politik.
"Posisi sebagai incumbent itu punya plus minus, (kebijakannya) dicurigai terus," ujarnya di Jakarta, Minggu (28/10/2018).
Ia menjelaskan, kebijakan-kebijakan pro rakyat yang dilakukan Jokowi bukan keputusan yang mendadak. Sebab, selama ini memang selalu mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
"Jokowi kan karakternya begitu bukan mendadak baik ke rakyat. Sama sekali bukan pencitraan, tapi memang karakter politik pembangunan Jokowi adalah pro rakyat," katanya.
Oleh karena itu ia berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sang petahana. Apalagi, jika kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang pro rakyat.
"Sepanjang itu membuat rakyat lebih mudah hidupnya, murah kesehariannya, harusnya didukung. Sepanjang tidak menyalahi aturan dan UU ya harus didukung, kan politik adalah untuk rakyat," jelasnya.
Senada dengan itu Politikus PDIP, Nusyirwan Soejono, mengungkapkan keputusan membebaskan biaya tol jembatan Suramadu bukan tiba-tiba. Hal itu didasarkan pada evaluasi sejak awal beroperasi 2009, yang tidak memperlihatkan perkembangan signifikan untuk pengembangan wilayah Madura.
"Agar tidak menjadi salah satu faktor penghambat akses dengan beban pembayaran, sudah tepat pemerintah membebaskan Pembayaran untuk melewati Jembatan Suromadu," terangnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
Tag Terkait:
