Menkeu Bercanda 'Kita Sudah Mati, Santai Aja' Soal Cicilan Whoosh 80 Tahun, Eks Ketua MK Beri Sentilan Pedas

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

Kritik ini dipicu oleh kelakar Menkeu Purbaya yang menganggap santai tenor utang Whoosh yang mencapai 80 tahun, dengan dalih bahwa generasi saat ini sudah tidak ada saat utang tersebut lunas.

Jimly menilai pernyataan tersebut sangat tidak patut dilontarkan oleh seorang pejabat publik yang memegang otoritas keuangan negara.

"Dari segi etika kepantasan, sebaiknya pejabat resmi tidak bicara sembarangan seakan melempar beban tanggung jawab ke generasi mendatang tanpa rasa bersalah," tegas Jimly menanggapi polemik tersebut.

Candaan "Santai Saja, Kita Sudah Mati"

Seperti diketahui, Menkeu Purbaya sebelumnya membeberkan bahwa utang megaproyek Kereta Cepat Whoosh akan direstrukturisasi dengan perpanjangan tenor hingga 80 tahun. Dengan skema baru tersebut, beban cicilan diklaim berada di kisaran angka Rp1 triliun per tahun.

Namun, di sela-sela penjelasannya kepada media, Purbaya melontarkan candaan yang akhirnya memicu kontroversi publik.

"Berarti kan total utang besar, tapi di-stretch 80 tahun sudah direstrukturisasi. Cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi kalau kita lihat 'oh masih bisa lah'," urai Purbaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

"(Tenor cicilan) 80 tahun saya dengar kemarin, makanya hebat juga tuh. Iya, kita sudah mati, santai saja," kelakarnya.

Pemerintah beralasan, penyebaran beban kewajiban dalam jangka waktu yang sangat panjang tersebut merupakan strategi agar APBN tidak terbebani secara drastis dalam satu periode.

Di luar kontroversi etika komunikasi tersebut, pemerintah saat ini tengah mematangkan transisi skema pengelolaan utang Whoosh. Rencananya, pada pertengahan September 2026, manajemen kewajiban utang akan ditarik dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke bawah kendali langsung Kementerian Keuangan.