Kebijakan Jokowi Disebut 'Sontoloyo', Balasan PKB 'Hot'

Partai Amanat Nasioanal (PAN) menilai Presiden Jokowi menghapus tarif jembatan Suramadu karena kebijakan 'sontoloyo'. Sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara.

Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan kebijakan Jokowi untuk mengratiskan jembatan Suramadu dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Madura. Sehingga dengan begitu, koneksi melalui jembatan, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar.

"Itu salah cara melihatnya, bukan sontoloyo. Tujuannya mensejahterakan masyarakat Madura. Madura kan sangat tertinggal. Kalau dibanding dengan Gresik, Sidoarjo, Surabaya, kan tertinggal Madura. Salah satunya adalah koneksi melalui jembatan. Kalau mengeluarkan biaya yang besar, otomatis kan nggak berkembang," jelasnya di Jakarta, Minggu (28/10/2018).

Menurutnya, penghapusan tarif jembatan Suramadu merupakan kebijakan prorakyat. Sebab kesejahteraan masyarakat Madura perlu ditingkatkan, salah satunya dengan mempermudah konektivitas dari dan menuju Pulau Jawa.

"Tentu itu kebijakan prorakyat, Pak Jokowi mendengarkan aspirasi dari masyarakat Jawa Timur. Salah satu cara mengembangkan kawasan Madura dengan cara itu, untuk membuka industri dan memakmurkan masyarakat Madura. Coba dilihat dari angka kemiskinan di Madura. Jadi Pak Jokowi mengambil kebijakan yang prorakyat," terangnya.