Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, PNBP dikelompokan menjadi enam kategori di antaranya Pemanfaatan SDA, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN), Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya. | Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Sebagai negara yang secara geografis berdekatan, Indonesia dan Australia telah banyak melakukan kerja sama. Dalam isu perekonomian dan fiskal, Indonesia dan Australia perlu untuk selalu melakukan pembaruan informasi kebijakan dan berbagi pengalaman masing-masing negara terkait kebijakan pendapatan dan perpajakan, reformasi struktural, pasar modal dan jasa keuangan serta ekonomi Internasional.
Sebagai tindak lanjut untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Australia khususnya dalam Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Australian Treasurer Josh Frydenberg MP menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Canberra, Senin (5/11/2018).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan beberapa hal yang menjadi cakupan dalam bidang kerja sama antara lain melalui kunjungan bilateral, konferensi/lokakarya, penelitian bersama, pertukaran informasi, magang/pertukaran pegawai, dan jadwal kerja sama tahunan.
Dalam kesempatan tersebut Menkeu mengatakan sangat menghargai komitmen pemerintah Australia dalam kerjasama yang baik antar negara.
"Kementerian Keuangan sangat terbantu atas pengalaman Australia dalam mengelola fiskal dan juga reformasi perpajakan," ujar Sri Mulyani di Canberra, Senin (5/11/2018).
Melalui Prospera, sejumlah staf senior Treasury ditempatkan di kantor Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan.
Kedua pihak akan memfasilitasi pertukaran dan pembagian informasi mengenai praktik kebijakan yang terbaik dan berbagi pengalaman teknis melalui Prospera.
Kerja sama ini memperbaharui MoU sebelumnya yang ditandatangani pada tahun 2013, dimana Australian Treasurer dan Badan Kebijakan Fiskal telah mengadakan dialog kebijakan ekonomi bilateral (Bilateral Economic Policy Dialogue/BEPD). Setiap tahun, Treasury dan BKF akan mendiskusikan dan menentukan prioritas bersama atas keterlibatan dan kerja sama terkait kebijakan di tahun mendatang dan diadakan di lokasi yang bergantian.
Topik yang dibahas dalam BEPD antara lain topik internasional, regional, maupun bilateral yang menjadi kepentingan bersama. BPEP melengkapi dialog kebijakan tingkat tinggi (high level policy dialogue/HLPD) yang telah dibentuk tahun 2006 yang dihadiri oleh Pemerintah Indonesia dan Australia serta lembaga penelitian dan fokus utamanya pada pengembangan kapasitas dan hubungan teknis.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Kumairoh
Editor: Kumairoh
Tag Terkait:
