Petugas kesehatan mengevakuasi pasien saat simulasi mitigasi bencana kebakaran di RS Panti Nugroho, Pakem, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (18/3). Simulasi yang digagas pihak rumah sakit bekerja sama dengan BPBD, Damkar Sleman, Tripika serta Puskesma setempat itu guna mengukur kesiapsiagaan petugas rumah sakit dalam mitigasi bencana kebakaran. | Kredit Foto: Antara
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kesehatan masyarakat dan jangan hanya memikirkan pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan saat ini kemampuan anggaran BPJS sudah terbatas, ada banyak tunggakan BPJS yang belum dibayar.
"Pemerintah sebaiknya ada skala prioritas dalam menggulirkan program. Masa dana ratusan triliun untuk infrastruktur ada, sementara dana puluhan trilun untuk menolong rakyat (operasi katarak) tidak diprioritaskan," Ujarnya, Sabtu (17/11/2018).
Lanjtunya, ia mengatakan saat ini pelayanan BPJS berkurang lantaran anggaran yang minim. Sambungnya, apalagi untuk kasus katarak, tercatat saat ini angka kebutaan di Indonesia masih sangat tinggi, yakni terbesar ke lima di dunia.
Selain itu, ia mengatakan pemerintah menargetkan pada 2030 Indonesia bisa zero kebutaan.
"Kami mendorong program BPJS untuk operasi katarak bisa digulirkan kembali," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
