Demokrat: Jokowi Tak Perlu Risau dengan Reuni 212

Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan Jokowi seharusnya tidak memandang aksi reuni 212 sebagai sebuah ancaman politik. Karenanya itu pemerintah seharusnya bisa melihat sisi positif dari aksi tersebut.

"Jangan dilihat (reuni) 212 itu sebagai ancaman politik untuk Jokowi. Dilihat itu bahwa semangatnya persatuan. Kalau perlu Jokowi hadir di sana, kan itu lebih baik daripada dilakukan upaya-upaya  pencegahan," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Sebab, menurut Ferdinand, tidak ada aturan dan hak-hak pribadi yang dilanggar dalam penyelenggaraan aksi tersebut. Sehingga, ia meminta agar pemerintah justru memberikan fasilitas dan menjaga aksi tersebut agar bisa berjalan lancar dan damai.

"Prinsipnya, bahwa itu reuni. Jadi harus dilihat sebagai semangat persatuan, semangat menyatukan, harus dilihat sisi positifnya bahwa itu untuk mengenang sebuah perjuangan," katanya.

"Yang penting semua pihak bisa menjaga acara reuni itu dengan baik, tidak mengganggu ketertiban umum, mengganggu hak pengguna jalan. Itu juga perlu dipikirkan. Kita juga minta pemerintah untuk tidak berupaya menghalangi atau menghambat, justru memfasilitasi dan mengatur dengan baik," lanjutnya.

Ia menambahkan, masalah pilihan politik para peserta aksi adalah hak konstitusional mereka. Pemerintah tidak bisa membatasi masalah pilihan tersebut.

"Itu yang saya bilang, jangan dilihat sebagai ancaman politik. Kalau mau dukung Prabowo, ya itu hak konstitusional mereka," imbuhnya.

Namun, ia memastikan aksi tersebut digelar bukan dalam rangka kepentingan kampanye. Meski pun, jika ada massa yang kedapatan menunjukkan dukungannya dalam aksi tersebut, Ferdinand menilai hal itu hanya sebatas spontanitas saja.

"Kalau di situ ada gerakan-gerakan politik, itu spontanitas, tidak diorganisir Prabowo, tidak dirancang oleh timses Prabowo-Sandi," jelasnya.