'PSI Seolah-Olah Suci, Kami Pendosa'

Dalam sebuah kesempatan, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menilai capres Prabowo Subianto tidak pernah tobat untuk menakut-nakuti rakyat soal 'negara ini bisa punah'. Hal itu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno angkat bicara.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Faldo Maldini, mengatakan pihaknya enggan berburuk sangka terhadap pernyataan PSI tersebut. Namun ia menduga, selama ini target yang diberikan rezim saat ini terlalu besar bagi PSI, hingga asal berbicara.

"Jangan suruh orang tobat sembarangan. Kata Imam Ghazali, tobat itu harus setiap saat, maksiat bagai makanan yang bahaya untuk tubuh, yang bisa masuk ke dalam diri setiap saat," jelasnya di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

"Jangan seolah-olah, 'saya (PSI) suci, lalu Anda pendosa' gitu mikirnya. Itu pecah belah namanya," lanjutnya.

Karena itu, ia meminta kader-kader PSI tidak sembarang membuat argumentasi. Argumen yang dikeluarkan haruslah berbasis data dan fakta.

"Sebagai politisi U-30, saya mohon agar kawan-kawan sana bikin argumentasi yang lebih berkualitas," katanya.

Ia menjelaskan, apa yang disampaikan Prabowo bahwa negara bisa punah jika tidak terpilih adalah sebuah fakta. Juga sepakat bahwa Indonesia saat ini tengah dalam kondisi yang tidak sehat. Hal itu, kata Faldo, juga berdasarkan data BPS. Semua hal yang menjadi indikator negara sehat, data menunjukkan mengalami penurunan.

"Jadi, wajar kalau ada yang dagang dulu omzetnya Rp200 ribu sekarang jadi Rp50 ribu sampai Rp80 ribu per hari. Emang kebijakan hari ini dirancang bukan buat mereka. Lama-lama, habis itu semua. Ini yang disebut Indonesia punah, ini soal kedaulatan warga negara. Percuma negaranya masih ada, tetapi warganya tidak berdaulat," terangnya.

Selain itu, Faldo juga menilai kepunahan bisa terjadi jika banyaknya turis yang datang ke Indonesia namun memakai agen dan membeli barang impor, bukan lokal. Akibatnya, memandang Indonesia hanya mendapatkan sampah dan limbah para turis, tanpa mendapatkan manfaat.

Tidak sampai disitu, juga menyinggung soal tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, khususnya di Morowali. Para TKA yang mayoritas dari China, juga tidak memberikan benefit pada pemerintah daerah setempat.

"Di situ, pekerjanya dari China mayoritas, izin masuknya lewat Tangerang, jadi Pemda tidak dapat benefit apa-apa. Sebenarnya, warga setempat juga sadar tidak mampu masukkan banyak tenaga kerja karena polulasinya memang sedikit," terangnya.