Seorang warga binaan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A, Kota Gorontalo, Gorontalo, Rabu (27/6). Sebanyak 198 warga binaan Lapas menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo yang diikuti tiga pasangan calon tersebut. | Kredit Foto: Antara/Adiwinata Solihin
Badan Pengawas Pemilu Kota Denpasar meminta para peserta Pemilu 2019 di daerah itu dapat menurunkan sendiri alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan atau ketentuan yang ada.
"Kami akan terus gencar melakukan penertiban dan pembersihan APK peserta pemilu. Tentu saja APK yang dinilai melanggar aturan dan ketentuan yang ada," kata Ketua Bawaslu Kota Denpasar Putu Arnata, di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, hingga Rabu pekan lalu, sudah ada 659 APK yang ditertibkan. Dari jumlah tersebut, yang terbanyak adalah penertiban/pembersihan banner yakni mencapai 296 buah, disusul bendera partai politik yakni mencapai 192 buah, baliho 109 buah, spanduk 60 buah, pamflet dan billboard masing-masing satu buah.
"Tiap hari kami melakukan pembersihan dan penertiban," ujar pria yang akrab dipanggil Sipo itu.
Meskipun sudah melakukan penertiban, Arnata juga mengimbau kepada peserta Pemilu 2019 agar memasang APK di tempat yang telah disediakan atau disiapkan oleh KPU.
"Kami juga meminta dengan sadar dan bijaksana kepada peserta pemilu untuk menurunkan sendiri pemasangan APK yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
