Calon pasien menunjukkan kartu BPJS Kesehatan saat menyelesaikan proses administrasi di RSUD Jati Padang, Jakarta, Senin (7/1/2019). Pihak RSUD Jati Padang menyatakan tetap menerima layanan pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan, meski RSUD tersebut masuk dalam daftar 52 rumah sakit di area Jabodetabek yang diputus kontrak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. | Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat masih cukup banyak penduduk Sulsel yang belum terdaftar sebagai peserta untuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Saat ini, tercatat jumlah peserta BPJS Kesehatan untuk PBI menembus 8,1 juta jiwa. Sedangkan, penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta layanan kesehatan tersebut mencapai 1,4 juta jiwa.
"Ya untuk (peserta BPJS) PBI di Sulsel saat ini telah meng-cover sekitar 8,1 juta jiwa. Jadi masih ada sisa yang belum tercover itu sekitar 1,4 juta jiwa," kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartramal, I Made Puja Yasa, di Makassar.
Dari total 1,4 juta jiwa penduduk Sulsel yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS untuk kategori PBI, tercatat ada 475 ribu rumah tangga yang masuk kategori miskin. Belum terpenuhinya akses dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin itu menjadi perhatian pemerintah. BPJS Kesehatan dan Pemprov Sulsel telah bertemu untuk membahas hal tersebut.
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa permasalahan jaminan kesehatan bagi masyarakat Sulsel merupakan prioritas utama. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sedang melakukan upaya mensinkronkan data yang dimilikinya dengan BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Kalau BPJS Defisit Rp20 T, Prabowo: Masalah Kecil
Apalagi, Sudirman menyampaikan, berdasarkan data yang diperolehnya, ada 475 ribu rumah tangga miskin desil 1 yakni rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Sulsel yang masih belum terdaftar sebagai peserta BPJS PBI.
"Kalau untuk desil 1, wajib kita carikan (solusi agar terdaftar jadi peserta BPJS Kesehatan untuk PBI). Kalau infrastruktur bisa menunggu, irigasi bisa menunggu, pariwisata bisa menunggu, orang sakit tidak bisa menunggu, artinya ini harus dijadika top priority," tegas Sudirman.
Baca Juga: Jika Prabowo Menang, BPJS Kesehatan Selamat
Sudirman juga berharap agar pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial serta Dukcapil segwra melakukan sinkronisasi data untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Sesuai dengan tagline kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat luas," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Vicky Fadil
