Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Staf Khusus Menteri Luar Negeri, Peter F Gontha menegaskan Indonesia belum akan mengambil langkah tindakan balasan (retaliasi) kepada Uni Eropa yang berencana melarang penggunaan minyak sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia.
"Kami belum mau retaliasi. Kami mau lihat dulu bagaimana keputusan daripada Uni Eropa. Kami baru akan mengambil tindakan bila sudah ada keputusan," kata Peter dalam diskusi di Jakarta, Rabu (27/3/2019).
Mantan Duta Besar Polandia itu mengatakan, kampanye anti-sawit itu sebagai bentuk diskriminasi bagi Indonesia.
"Kita perlu persatuan bersama. Media-media di Eropa mendukung anti-sawit. Kalau di Indonesia ada yang dukung, ada yang enggak. Saya mengajak mendukung sawit ini. Perlawanan kita melawan Uni Eropa harus dilakukan," tambahnya.
Baca Juga: Perundingan Bilateral Kunci Hadapi Diskriminasi Sawit
Seperti diketahui rencana Eropa melarang penggunaan sawit Indonesia tertuang dalam Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of The EU Renewable Energy Directive II (RED II). Rancangan itu sudah diajukan ke Komisi Uni Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.
Dalam draf tersebut, minyak sawit diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan. Sementara minyak kedelai asal Amerika Serikat (AS) dimasukkan dalam kategori rendah.
Senada dengan itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo sangat kecewa atas sikap Uni Eropa dalam mengadopsi RED II dan aturan turunannya yang mendiskriminasi kelapa sawit sebagai minyak nabati.
Bambang mengatakan, sawit merupakan salah satu komoditas utama Indonesia. Sebab, sawit berkontribusi pada penyerapan lebih dari 19,5 juta tenaga kerja, termasuk di dalamnya 2,6 juta smallholders yang mempekerjakan 4,3 juta pekerja individual.
Selain itu, sawit merupakan penghasil devisa negara sebesar US$21,4 miliar. Pada 2018, sawit juga menjadi sumber energi terbarukan (biodiesel) serta bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama dari Sustainable Development Goals (SDGs).
Baca Juga: Diskriminasi Sawit, JK Ancam Retaliasi pada Eropa
Karena itu, ia menyatakan, DPR melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah melakukan peran diplomasi dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan parlemen Uni Eropa. Sehingga, lanjut dia, DPR bisa mencari penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Rosmayanti
