Bantalan Ekonomi Indonesia, Industri Sawit Dituntut Bertransformasi dari Hulu ke Hilir

Industri kelapa sawit tidak hanya berperan sebagai komoditas ekspor unggulan, tetapi juga terbukti menjadi penopang penting perekonomian Indonesia dalam berbagai periode krisis. Peran strategis tersebut kembali disorot dalam forum Prasasti Insights bertajuk “Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and New Governance Standards” yang diselenggarakan oleh Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ketua Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) sekaligus Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2000-2004, Bungaran Saragih, menegaskan bahwa kontribusi sawit terhadap ketahanan ekonomi nasional kerap luput dari perhatian publik, padahal sektor ini berulang kali menjadi bantalan ekonomi Indonesia saat menghadapi guncangan besar.

“Kalau tidak ada sawit, kita tidak bisa keluar dari krisis 1998. Kalau tidak ada sawit, pada krisis global 2008 kita juga akan mengalami kesulitan. Dan kalau tidak ada sawit saat pandemi Covid-19, dampaknya terhadap perekonomian nasional akan jauh lebih berat,” ujar Bungaran dalam sesi penutupan forum tersebut.

Menurut Bungaran, kemampuan sawit menopang perekonomian di masa krisis tidak terlepas dari karakter industri ini yang terhubung erat dengan ekonomi riil, terutama di wilayah pedesaan. Sawit menggerakkan rantai nilai yang panjang, mulai dari petani, pekerja kebun, industri pengolahan, hingga ekspor dan konsumsi domestik.

Ia menambahkan bahwa sejak era reformasi Indonesia telah mengalami apa yang ia sebut sebagai “revolusi sawit”, yang dalam waktu relatif singkat menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Namun, skala industri yang semakin besar juga membawa kompleksitas baru, termasuk tantangan tata kelola, keberlanjutan lingkungan, dan tekanan global.

“Justru karena sawit sudah tumbuh sangat besar dan kompleks, kita tidak bisa lagi mengelolanya dengan pendekatan lama. Sawit harus dipandang dan dikelola sebagai satu sistem agribisnis yang utuh, bukan sekadar sektor atau komoditas,” kata Bungaran.

Pandangan Bungaran tersebut sejalan dengan penilaian Board of Trustees Prasasti, Fuad Bawazier, yang menekankan bahwa industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia. Dengan pangsa produksi sekitar 58,7 persen dari total produksi global, sektor sawit diperkirakan menopang hingga 16,5 juta lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.

“Angka ini menunjukkan bahwa sawit bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan sumber penghidupan jutaan keluarga dan salah satu pilar utama ketahanan ekonomi nasional,” ujar Fuad.

Fuad menilai bahwa kontribusi besar tersebut harus diiringi dengan penguatan tata kelola dan keberlanjutan. Tantangan yang dihadapi industri sawit saat ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kemampuan nasional dalam mengelola risiko dan menjaga daya saing jangka panjang di tengah tuntutan global yang semakin ketat terkait isu iklim dan lingkungan.

Dari sisi kebijakan, Prasasti Center for Policy Studies menekankan pentingnya pendekatan yang lebih preventif dan antisipatif untuk memperkuat ketahanan industri sawit ke depan. Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah menyampaikan bahwa risiko iklim kini telah menjadi faktor nyata yang memengaruhi kinerja sektor-sektor ekonomi strategis, termasuk kelapa sawit.

“Dalam konteks kebijakan publik, diperlukan pendekatan yang lebih preventif dan antisipatif—kebijakan yang mampu membangun ketahanan industri secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, serta adaptif terhadap risiko iklim dan perubahan standar tata kelola global,” ujar Piter.

Ia menambahkan bahwa fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan utama dalam penguatan industri sawit. Oleh karena itu, Prasasti Insights dirancang sebagai ruang dialog kebijakan yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, dan akademisi untuk membahas tantangan struktural serta merumuskan arah kebijakan yang lebih konsisten dan berbasis data.

Baca Juga: Penguatan Tata Kelola Jadi Kunci Industri 'Miracle Crop' Sawit

Dari sisi pemerintah, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Teguh Sambodo, mengamini bahwa industri sawit membutuhkan fondasi baru yang lebih maju, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan agenda hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ia menyoroti bahwa meskipun memiliki potensi besar, industri sawit masih menghadapi tantangan struktural, terutama rendahnya produktivitas kebun rakyat. Proporsi tanaman sawit berumur di atas 25 tahun dinilai masih cukup tinggi, sementara realisasi program peremajaan sawit rakyat belum berjalan optimal.

“Tanpa perbaikan produktivitas dan percepatan peremajaan kebun rakyat, upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah akan sulit berjalan optimal,” kata Teguh.

Ke depan, Teguh menilai kompleksitas industri sawit akan semakin meningkat, seiring dengan tuntutan pasar global dan risiko iklim yang kian nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang mampu mendorong ekosistem industrialisasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, tata kelola, serta kesiapan industri menghadapi tantangan global.

Melalui forum Prasasti Insights, Prasasti berharap diskusi lintas pemangku kepentingan ini dapat memperkuat pemahaman bersama bahwa industri kelapa sawit bukan hanya motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penyangga penting perekonomian nasional dalam menghadapi krisis. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, sawit diharapkan dapat terus berperan sebagai pilar ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan.