DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong program tempat pelatihan (workshop-red) untuk menstimulasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cirebon agar lebih eksis di masyarakat.
Hal itu sebagai langkah dari kebijakan gubernur untuk mengoptimalkan Wira Usaha Baru (WUB) di Jawa Barat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rojak Muslim mengatakan, dari semua program unggulan yang di tawarkan, salah satu program prioritas diantaranya workshop agar UPTD ini menjadi lebih eksis di masyarakat. Hal itu tentunya harus dikoordinasikan dan didiskusikan lebih lanjut dengan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat untuk menggali lebih dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang belum terakomodir.
Baca Juga: DPRD Dorong Potensi Sektor Industri dan Perdagangan Jawa Barat
“Jadi intinya kalo ada softcopy atau proposal pengajuan yang sudah ada atau apapun jenisnya itu biar kami pegang nanti kita akan rapatkan di komisi hal hal mana saja yang harus di dorong oleh dewan,” kata Abdul Rojak kepada wartawan di Bandung, Senin (29/4/2019).
Abdul menegaskan pada kebijakan sebelumnya tanpa terkecuali semua instansi harus ada WUB. Selanjutnya, dengan terbatasnya SDM yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu tidak menjadi bagian dari program penting terutama dalam pengelolaannya.
Padahal, seharusnya ada semacam workshop agar UPTD ini dapat dirasakan manfaatnya oleh dan untuk masyarakat secara langsung.
Baca Juga: Intervensi Pemegang Saham, Kinerja BUMD Jabar Kendor
“Tapi masalahnya sarana dan prasarana untuk mendukungnya itu belum terakomodir dengan baik diantaranya ruang belajar, showroom produk unggulan hasil hutan, asrama atau mess pengajar, laboratorium dan lain-lainnya,” tegasnya.
Abdul menilai WUB yang sudah di tata sedemikian rupa dengan dihadapkan pada kebijakan baru akan hilang. Untuk itu, program WUB tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan antara kebijakan lama dan kebijakan baru sekarang dan juga perbanyak workshop agar lebih mengoptimalkan potensi yang ada.
“Karena untuk menjalankan program unggulan itu dibutuhkan persiapan yang tepat,” ujarnya.
Adanya koordinasi yang positif bersama-sama dengan UPTD lainnya baik itu pengadaan lahan maupun UPTD pendukung lainnya agar bersinergi untuk memajukan antara satu sama lainnya. Sehingga untuk menuju Jabar Juara Lahir Bathin dengan dukungan yang penuh dari jajaran pelaksanan teknis dapat terwujud.
“Pengalokasian tempat saja dulu untuk pelatihannya nanti bisa berkordinasi dengan UPTD lain terkait pengadaan lahan jangan sampai sifat ego sektoral terjadi di jawa barat yang akibat nya menjadi kendala utama dalam proses memajukan suatu daerah,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: