Mahfud MD Sebut Menteri Prabowo Lemah, Kabinet Bayangan Dinilai Bisa Jadi Penyeimbang

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pembentukan Kabinet Bayangan oleh Koalisi Masyarakat Sipil tidak perlu dipersoalkan. Menurut dia, keberadaan kabinet alternatif tersebut justru dapat menjadi bentuk improvisasi politik untuk mengawasi sekaligus mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud menilai gagasan Kabinet Bayangan muncul karena fungsi komunikasi dan pertanggungjawaban sejumlah menteri dalam pemerintahan saat ini belum berjalan maksimal. Ia bahkan menyebut sebagian menteri masih terlihat lemah ketika harus menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

"Intinya kan sekarang pemerintahan menurut saya para menterinya tuh agak-agak lemah," kata Mahfud dalam podcast Mahfud MD Kupas Habis Kabinet Bayangan Feri Amsari yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (6/8/2026).

Menurut Mahfud, kelemahan tersebut terlihat ketika menteri tidak mampu memberikan penjelasan secara terang mengenai program yang dijalankan. Ia juga menyoroti sikap sejumlah menteri yang dinilai tidak cukup responsif ketika kebijakan pemerintah mendapat kritik dari masyarakat.

"Ndak beri penjelasan ke publik, lalu programnya apa saja, kalau dikritik nggak menjawab, lalu dilempar ke presiden sendiri, gitu kan?" ujarnya.

Mahfud menilai kondisi tersebut membuat kritik terhadap pemerintah tidak mendapatkan jawaban yang memadai dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Akibatnya, persoalan yang muncul di tingkat kementerian justru berpotensi terus diarahkan kepada Presiden.

"Semua kritik-kritik itu mental [terpental], karena menterinya nggak berani, sementara [kritik] tidak sampai ke presiden," kata Mahfud.

Dalam konteks itu, Mahfud melihat Kabinet Bayangan dapat menjadi alternatif untuk menunjukkan bagaimana seorang menteri seharusnya menjalankan fungsi komunikasi dan pengawasan publik. Keberadaan kelompok tersebut menurutnya tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Mahfud menyebut pembentukan Kabinet Bayangan dapat menjadi bagian dari gerakan politik yang bersifat improvisatif. Kelompok tersebut bisa menjalankan fungsi kontrol sekaligus memberikan gambaran mengenai standar kerja seorang menteri kepada publik.

"Nah, oleh sebab itu kalau dibentuk kayak gini [Kabinet Bayangan] sebagai improvisasi dalam gerakan politik, menurut saya gak apa-apa gitu," tuturnya.

Baca Juga: Masuk Bursa Capres 2029, Mahfud MD: Saya Tidak Punya Duit dan Tak Ada Partai

Ia kemudian memberikan contoh dengan menyebut Feri Amsari sebagai gambaran sosok yang dapat menunjukkan bagaimana seorang menteri seharusnya bekerja. Menurut Mahfud, kabinet alternatif semacam itu dapat menjadi semacam sparing partner bagi pemerintah dalam menguji kebijakan dan menyampaikan kritik.

"Untuk menunjukkan 'ini loh kalau jadi Menteri Sekretaris Negara misalnya ya harus seperti Feri Amsari," ujar Mahfud.

Kabinet Bayangan sebelumnya dibentuk Koalisi Masyarakat Sipil pada 27 Juli 2026. Gagasan tersebut ditujukan sebagai alternatif pengawasan dan penyeimbang terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Konsep Kabinet Bayangan sendiri terinspirasi dari praktik politik dalam sistem parlementer. Dalam praktik tersebut, kelompok oposisi membentuk Shadow Cabinet yang berisi figur-figur untuk mengawasi kementerian sekaligus menjadi lawan tanding atau sparing partner bagi pemerintah.

Di Indonesia, konsep tersebut tidak secara otomatis memiliki kedudukan sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Namun, Mahfud melihat pembentukannya sebagai gerakan politik dan masyarakat sipil yang dapat digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Pandangan Mahfud tersebut menempatkan Kabinet Bayangan bukan sekadar sebagai simbol perlawanan politik. Kelompok tersebut juga dapat menjadi alat untuk membandingkan bagaimana pejabat pemerintah menjelaskan program, merespons kritik, dan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada publik.

Pada akhirnya, kritik Mahfud mengarah pada persoalan yang lebih luas mengenai kualitas komunikasi pemerintahan. Ketika menteri mampu menjelaskan kebijakan dan menjawab kritik secara terbuka, kebutuhan terhadap pengawasan alternatif di luar pemerintahan pun diharapkan dapat semakin kuat sebagai bagian dari kontrol publik.