Psikolog Universitas Pancasila (UP) Aully Grashinta menilai, proses pemindahan Ibu Kota Negara tidak akan segera dilakukan. Karena wacana tersebut pun masih dalam tahap persiapan.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Dibilang Pengalihan Isu, Apa Reaksi TKN?
Mulai dari payung hukumnya, infrastruktur, anggaran dan hal lainnya yang bisa berdampak dari pemindahan tersebut. "Setidaknya masih perlu kurang lebih 10 tahunan ke depan untuk mewujudkan. Saat ini kan masih 'kick off' setelah kajian yang dilakukan Bapenas," kata Aully, Rabu (1/5/2019).
Menurut dia, jika nantinya Ibu Kota jadi dipindahkan maka akan ada banyak aparatur sipil Negara (ASN) yang ikut mutasi mengikuti lokasi baru. Sehingga para ASN itu harus siap dimutasi ke lokasi baru Ibu Kota.
Karena hanya ASN yang terkait dengan pusat pemerintahan saja yang akan dipindahkan yang jumlahnya sekitar 1 jutaan. Secara otomatis juga mereka perlahan atau langsung akan memboyong keluarganya ke lokasi baru tersebut.
"Jika bersama keluarga sekitar 4 jutaan. Tentunya dengan pemindahan Ibu Kota dipersiapkan dengan infrastuktur seperti perumahan, sekolah, fasilitas pendukung dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya menjadi tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan. Tidak hanya di Jawa atau Jakarta. Selama ini 40 persen uang hanya berputar di Jakarta karena Jakarta pusat pemerintahan dan bisnis," ungkapnya.
Namun bagi ASN yang tidak membawa keluarga maka mereka akan menjalin hubungan jarak jauh (long distance relation/LDR). Menurutnya, sebelum ada wacana pemindahan Ibu Kota pun sudah banyak keluarga yang menjalin LDR. Artinya, pencari nafkah berada di Jakarta, sedangkan keluarga ada di kampung.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: