Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersama menteri luhut. | Kredit Foto: Seskab
Politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan hasil Ijtima Ulama III yang merekomendasikan agar KPU mendiskualifikasi capres dan cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin merupakan hal yang berlebihan.
"Ya itu terlalu berlebihan," ujarnya di Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Ia menjelaskan, instrumen dalam pesta demokrasi Pemilu serentak 2019 sudah jelas, karena adanya UU yang mengatur bahwa KPU merupakan satu-satunya penyelenggara Pemilu yang sah.
Oleh karena itu, rekomendasi ijtima ulama bukan merupakan instrumen yang diatur UU dalam kontestasi pesta demokrasi lima tahunan tersebut. "Apapun itu, kita harus pada posisi yang jelas, clear. Tak perlu lagi diinterprestasikan di luar itu," imbuhnya.
Baca Juga: Ijtimak Ulama III Blunder, Kata Eks Penasihat Habib Rizieq
Menurutnya, pengalaman demokrasi Indonesia memang selalu mempunyai dinamika dan ketegangan usai Pilpres. Kendati demikian dirinya menyakini usai kontestasi maka seluruh pihak akan menerima apapun keputusan dari KPU.
"Siapapun pasti akan mengikuti. Jadi sekarang ini ya bunga-bunga demokrasi, yang terjadi bunga-bunga demokrasi. Kita nikmatilah. Apapun bunga itu kan pasti beraneka ragam," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
