Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengomentari rencana pemerintah membentuk tim hukum nasional setelah penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, upaya Menkopolhukam, Wiranto tersebut cenderung melawan konstitusi.
"Wiranto cenderung melawan konstitusi, menurut saya. Ucapan-ucapan belakangan ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Menurutnya, Wiranto harus mengubah konstitusi terlebih dahulu. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul.
Baca Juga: Wiranto Ancam Shutdown Media, Bang Fahri Marah-Marah
"Jadi jangan seenaknya bicara seperti itu," katanya.
Ia mengingatkan, Wiranto bukan pemilik negara ini. Sebab negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan konstitusi.
"Negara kita bukan negara kepolisian. Sehingga hal-hal yang menyangkut kebebasan berpendapat, itu dijamin kok. Apalagi kalau menyuarakan kebenaran, menyuarakan adanya kecurangan, menyuarakan ada masalah. Enggak ada masalah itu. Enggak usah takut," terangnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
Tag Terkait: