Cak Imin sampai Rayu Semua Partai, 108 UU Diminta Dirombak Demi Prabowonomics

Konsep Prabowonomics terus digaungkan sebagai arah baru pembangunan nasional. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bahkan mengajak seluruh partai politik bergandengan tangan untuk merevisi ratusan undang-undang yang dinilai belum sejalan dengan semangat tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Muhaimin usai melepas 7.500 peserta PKB Run 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).

Ia menjelaskan, Prabowonomics bertumpu pada tiga agenda utama yang harus segera diwujudkan. Salah satu yang paling penting adalah melakukan peninjauan dan perubahan terhadap 108 undang-undang.

"Prabowonomics atau ekonomi konstitusi itu ada tiga hal yang harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama, me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang," kata Muhaimin.

Baca Juga: Di Tengah Polemik Posisi Duduk, Gibran Mendadak Unggah Lagi Seruan Koruptor Harus Dimiskinkan!

Sejumlah regulasi yang menurutnya perlu dievaluasi antara lain Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta berbagai produk hukum lainnya yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan arah ekonomi konstitusi.

Selain reformasi regulasi, Cak Imin menilai kebijakan anggaran negara juga harus lebih difokuskan untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Ia menyebut langkah tersebut telah mulai dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan perlu terus diperkuat.

Ia mencontohkan penggunaan APBN untuk pembangunan jembatan bagi anak-anak sekolah di daerah terpencil, percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan, hingga penguatan kewirausahaan masyarakat sebagai program yang harus diprioritaskan.

"Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itulah yang disebut ekonomi konstitusi," ujarnya.

Menurut Cak Imin, perpaduan antara pembenahan regulasi dan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat akan menjadi fondasi utama implementasi Prabowonomics. Langkah itu diharapkan mampu menghadirkan pemerataan pembangunan sekaligus mewujudkan keadilan ekonomi sesuai amanat konstitusi.

Sebagai informasi, istilah Prabowonomics diperkenalkan sebagai simbol dukungan terhadap penguatan kemandirian ekonomi nasional yang sejalan dengan program ketahanan pangan pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan pemerintah tidak ingin Indonesia didikte atau diatur oleh kekuatan ekonomi negara lain. Menurutnya, konsep ekonomi tersebut berpijak pada UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, dengan tujuan utama menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.