Wiranto: 'Untuk Apa Demo?'

Menko Polhukam Wiranto meminta agar forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) termasuk Kapolda dan Pangdam untuk menahan masyarakat agar tidak berbondong-bondong ke Jakarta berunjuk rasa memprotes hasil Pemilu 2019.

Menurutnya Pemilu sudah selesai digelar dan hasilnya telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara, sehingga jika ada yang merasa dirugikan agar menempuh mekanisme hukum, bukan dengan pengerahan massa.

“Adanya isu atau informasi demo besar-besaran di Jakarta. Saya sudah sampaikan kepada para Pangdam dan Kapolda, Forum Pimpinan Daerah, saya imbau untuk ikat massa agar tidak ke Jakarta,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Wiranto mengajak massa pendukung calon presiden mengurungkan niat berdemo bahkan menduduki lembaga negara seperti KPU, Bawaslu hingga Istana.

“Untuk apa? Bahkan kalau demo dilanjutkan pasti akan merugikan masyarakat. Lalu lintas terganggu, kalau ada bentrokan rakyat yang rugi, dan sebagainya. Saya kira itu diurungkan, karena kalau dilanjutkan pasti berhadapan dengan hukum. Melanggar hukum itu, menduduki kantor lembaga resmi dengan alasan sepihak,” tutur Wiranto.

Dia juga mengingatkan masyarakat mewaspadai rencana terorisme yang memanfaatkan hasil pemilu. Wiranto juga meminta penegak hukum untuk mengusut para tokoh yang terindikasi melanggar hukum, agar terciptanya ketertiban dan menjaga keamanan nasional.