Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, mengatakan tidak ada regulasi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan melakukan perbaikan permohonan gugatan Pilpres.
Oleh karena itu, dirinya meminta Bambang Widjojanto (BW) Cs yang merupakan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk memahami regulasi dan tidak bertindak kekanak-kanakan dengan mencari-cari kesalahan.
"Jadi gini aja, Pak BW dan teman-teman jangan kekanak-kanakan deh, mencari-cari kesalahan," ujarnya di Jakarta, Senin (10/6/2019).
"Pahami dulu regulasi yang ada. Kalau mereka memperbaiki, apakah jadi kewenangan mereka memperbaiki? Sesuai kewenangan UU Nomor 7 Tahun 2017 di situ sangat jelas, di situ tidak ada perbaikan pemohon, kalau di pileg itu ada, Pasal 75 kalau nggak salah," sambungnya.
Baca Juga: Jabatan Ma'ruf Amin di Dua Bank Disoal, Tim Jokowi 'Teriak'
Dalam petitumnya, Tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta majelis hakim mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf dari kontestasi Pilpres 2019.
Bambang Widjojanto menilai status Ma'ruf yang masih memiliki jabatan di dua BUMN yakni Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah bisa menyebabkan pasangan nomor urut 01 didiskualifikasi.
"Salah satu yang menarik adalah kami masukkan salah satu argumen yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik karena ini bisa menyebabkan paslon 01 didiskualifikasi," terang BW.
"Pasal 227 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan seorang bakal calon dia harus menandatangani satu informasi di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan," lanjutnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
