Sistem Zonasi PPDB: Sedikit yang Menolak, Banyak yang Setuju

Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan banyak masyarakat yang mendukung kebijakan sistem zonasi untuk proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri.

Baca Juga: Soal Sistem Zonasi, Mendikbud: Pasti Ada yang Tak Puas

"Dari total pengaduan sebanyak 95, hanya 9,5 persen yang menolak sistem zonasi. 91,5 persen pengadu mendukung sistem zonasi, namun dengan berbagai catatan. Mayoritas pengadu menyayangkan penerapan 90 persen zonasi murni dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019, sementara jumlah sekolah negeri belum merata penyebarannya," kata Retno dalam konferensi pers di Kantor KPAI,Jakarta, Jumat.

Sejak dibuka 20 Juni 2019, posko pengaduan KPAI telah menerima pengaduan dalam jaringan (online) sebanyak 92 pengaduan dengan rincian 70 pengaduan melalui telepon pintar pengaduan dan 22 pengaduan melalui pesan elektronik, serta satu pengaduan langsung yang berasal dari DKI Jakarta, sehingga total pengaduan yang diterima KPAI adalah 93 pengaduan.

Retno menuturkan yang paling minim jumlah sekolah negeri adalah pada jenjang SMA. Di Kabupaten Jember, ada tiga kecamatan yang tidak memiliki SMAN. Ada beberapa kabupaten dan kota yang di wilayah kecamatannya tidak memiliki sekolah negeri, misalnya Kecamatan Poris di Kota Tangerang, Kecamatan Cipondoh di Kota Tangerang, Kecamatan Pagedangan di Tangerang, Kecamatan Kudu dan Ngusikan di Jombang, Kota Malang dan Tangerang Selatan.

Pengaduan berasal dari 10 Provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, Yogjakarta, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, yang meliputi 33 kota dan kabupaten.