Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wajar Pak Jokowi Kasih Jatah Menteri, Tapi Gini Pak...

Wajar Pak Jokowi Kasih Jatah Menteri, Tapi Gini Pak... Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dan KH Ma'ruf Amin (kedua kanan) bersama Ibu Irianan Joko Widodo (kiri) dan Ibu Wury Estu Handayani (kedua kiri) menyapa pendukung sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Purwokerto -

Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq menilai wajar jika Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memberikan jatah menteri bagi partai-partai politik yang mendukungnya di Pilpres 2019.

Namun, ia mengatakan dalam memilih calon menteri, Jokowi harus melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. 

"Presiden terpilih diharapkan memilih menteri dengan cermat dan betul-betul selektif," katanya kepada wartawan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (30/7/2019).

Baca Juga: Prabowo Ketemu Mega Dikira Minta Jatah, Gerindra Bongkar Alasannya

Baca Juga: SBY Bakal Bertemu Jokowi, Pesan PKS Jleb!!

Lanjutnya, ia juga mengingatkan bahwa pemilihan menteri akan lebih optimal jika melibatkan KPK dan PPATK.

"Dengan demikian diharapkan tidak ada calon menteri yang memiliki jejak korupsi," jelasnya.

Selain itu, ia berharap agar presiden terpilih dapat menelitik kelauakan calon menteri secara administratif.

"Sebagai dirigen, presiden terpilih harus memilih menteri dengan sangat tepat," katanya.

Tambahnya, pemberian jatah menteri merupakan wajar asalkan proporsional dan profesional. "Boleh saja memberi 'jatah' menteri kepada partai pendukung. Saya kira itu hal yang wajar-wajar saja. Yang penting proporsional dan profesional," tukasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: