Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq menilai wajar jika Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memberikan jatah menteri bagi partai-partai politik yang mendukungnya di Pilpres 2019.
Namun, ia mengatakan dalam memilih calon menteri, Jokowi harus melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
"Presiden terpilih diharapkan memilih menteri dengan cermat dan betul-betul selektif," katanya kepada wartawan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (30/7/2019).
Baca Juga: Prabowo Ketemu Mega Dikira Minta Jatah, Gerindra Bongkar Alasannya
Baca Juga: SBY Bakal Bertemu Jokowi, Pesan PKS Jleb!!
Lanjutnya, ia juga mengingatkan bahwa pemilihan menteri akan lebih optimal jika melibatkan KPK dan PPATK.
"Dengan demikian diharapkan tidak ada calon menteri yang memiliki jejak korupsi," jelasnya.
Selain itu, ia berharap agar presiden terpilih dapat menelitik kelauakan calon menteri secara administratif.
"Sebagai dirigen, presiden terpilih harus memilih menteri dengan sangat tepat," katanya.
Tambahnya, pemberian jatah menteri merupakan wajar asalkan proporsional dan profesional. "Boleh saja memberi 'jatah' menteri kepada partai pendukung. Saya kira itu hal yang wajar-wajar saja. Yang penting proporsional dan profesional," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
