Tak Masalah Iuran PBI Naik, DPR: Yang Penting Orang Kaya Gak Pura-Pura Miskin

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Supriyanto mengatakan pihaknya tak mempersoalkan terkait usulan penyesuaian iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) naik menjadi Rp42.000 per bulan, dari Rp23.000 per bulan per orang.

"Intinya begini, PBI ini mau naik Rp42.000 itu tidak masalah karena dibayar pemerintah," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Namun, ia mengatakan yang harus jadi perhatian saat ini, ialah penerima manfaat PBI banyak yang tak sesuai dengan peruntukannya.

Baca Juga: Kasihan!! Peserta BPJS Diibaratkan Seperti Makan Nangka, "Semua Kena Getahnya"

Baca Juga: Sebut BPJS Kesehatan Defisit Karena Dikorupsi, Gerindra Bongkar Pemainnya

"Persoalannya cuma satu, kadang-kadang yang masuk PBI orang kaya, kemudian yang miskin bayar mandiri. Ini yang sekarang terjadi," ucapnya.

Karena itu, ia meminta menitikberatkan kepada Kementerian Sosial. Sebab, penerima PBI diambil dari daftar milik Kemensos.

"Kami banyak ke daerah dan bertemu konstituen. Mereka enggak mampu bayar, mereka miskin tapi dia bukan penerima PBI. Padahal dia berhak mendapatkan PBI," ucapnya.

Bahkan, ia pun berpesan kepada Kemensos supaya hati-hati dalam meilih penerima PBI. "Karena ini nanti akan kita sinergikan dengan kenaikan iuran, jangan sampai ini salah," tukasnya.