Sepekan Ekpedisi di Pulau 3T, BI Sumut Klaim 60 Persen Masyarakat Tukar UTLE

Penukaran uang kas keliling kapal yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (BI Sumut) bekerjasama dengan Lantamal I Belawan mulai dari Kamis lalu (29/8/2019) hingga Kamis (5/9/2019) mencapai Rp3,3 miliar. Dari total tersebut, 60 persen diantaranya merupakan uang tidak layak edar (UTLE).

Kepala KPw BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat menyebutkan, dari Rp3,3 miliar yang dibawa dan ditukarkan oleh masyarakat di pulau-pulau 3T itu, 60 persen diantaranya merupakan UTLE. Hanya 40 persen yang masih layak edar. 

"Ini membuktikan bahwa di pulau-pulau 3T lebih banyak uang yang tidak layak edar. Inilah tugas BI untuk menggantinya dengan yang layak edar," ujarnya, Kamis (6/9/2019) sore.

Baca Juga: Pemerintah dan BI Sepakati Enam Langkah Strategis Akslerasi Industri Manufaktur

Baca Juga: BI Luncurkan Buku Agus Martowardojo: Pembawa Perubahan

Dikatakannya, selain menyambut kepulangan tim kas keliling ini, pihaknya juga menyerahkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa pojok baca di TK Hang Tuah 1 Belawan yang merupakan binaan Lantamal I Belawan. 

"Semoga pojok baca ini bisa menciptakan minat baca siswa-siswi TK disana," katanya.

Danlantamal I Belawan, Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid sangat mengapresiasi program kas keliling kapal yang dikomandoi oleh Komandan KRI Lemadang 632, Mayor Laut (P) Pungki Kurniawan tersebut serta pemberian bantuan pojok baca yang diberikan oleh BI kepada TK Hang Tuah 1 Belawan.

"Ini merupakan bentuk sinergi pemerintah yang didedikasikan untuk negeri, dalam hal ini BI dengan TNI AL. Saya berharap ke depan, kerjasama ini bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Dalam Ekspedisi Kas Keliling di pulau-pulau terluar tersebut, tim BI berhasil menarik sebanyak Rp2 miliar lebih uang tidak layak edar (UTLE) mulai dari pecahan Rp1.000 hingga Rp100.000 dari total uang baru yang dibawa Rp3,356 miliar. 

Sedangkan sisanya Rp1,35 miliar uang yang masih layak edar. Secara rinci tim berhasil menukarkan uang baru sebesar Rp800 juta di Pulau Sabang dan Pulau Nasi (Aceh) dan sebanyak Rp2,5 miliar lebih di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis dan Pulau Tebingtinggi (Riau).