Gubernur Jabar, Ridwan Kamil | Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Partai Nasional Demokrat (NasDem) memastikan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat layak dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain untuk mempertanyakan tata kelola pemerintahan dan dugaan proyek - proyek siluman, interpelasi diperlukan untuk mengungkap kejanggalan eksistensi Tim Akselarasi Pembangunan (TAP).
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat Tia Fitriani menjelaskan, pihaknya sebagai partai pengusung pertama saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, bertanggungjawab terhadap dengan permasalahan antara Pemda dengan DPRD. Terlebih, lanjut Tia, adanya keberadaan TAP yang dikabarkan bermanuver memangkas hak dan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya dengar, makanya harus dijelaskan. Kita tidak mengharamkan interpelasi. Kalau (TAP) itu sampai mengganggu institusi di Jawa Barat ini, kami bertanya,” ujar Tia kepada wartawan di Bandung, Senin (14/10/2019).
Baca Juga: Gerindra Gabung ke Jokowi, Nasdem Sih Oke, Asal...
Baca Juga: Dukung Legislator, PKB Bilang Ridwan Kamil Wajib Interpelasi
Tia menilai, progres Pemerintah Provinsi Jawa Barat di masa kepemimpinan Ridwan Kamil, menciptakan sekat yang memperuncing masalah.
“Adanya TAP ini kan memang tidak ada konsultasi, obrolan dengan kita sejak awal. Harusnya dari kita juga, unsur - unsurnya dari kita. Dan ternyata TAP ini ada tiga bagan, semakin liar lah ini,” ujarnya.
Tia menjelaskan kondusifitas Gubernur dengan DPRD Jawa Barat ini seperti suami istri. Dengan kehadiran TAP yang dinilai seenaknya bertindak menciptakan kegaduhan, sudah seharusnya dibahas bersama.
“DPRD dengan gubernur itu ibaratnya suami istri yang kurang komunikasi pasti terjadi hal yang tak diinginkan, kehadiran pihak ketiga. Nah, kehadiran pihak ketiga ini kalau dikomunikasikan dulu kan tidak jadi masalah,” jelasnya.
Tia menambahkan, untuk menciptakan kondusifitas, pihaknya menawarkan untuk membuka ruang dialog antara Dewan dengan gubernur.
“Interpelasi itu memang hak DPRD, sebetulnya kami sebagai pengusung kalau memang itu sudah seharusnya, kami menawarkan dulu komunikasi dua arah langsung dengan gubernur, karena memang NasDem sebagai pengusung yang pertama totalitas memenangkan beliau,” katanya.
Adapun, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi Wijaya menilai, perkembangan kelompok - kelompok yang mengatasnamakan kepanjangan tangan gubernur yaitu adanya Tim Akselarasi Jabar Juara (TAJJ). Menurutnya, eksistensi TAJJ sama hal nya dengan TAP yang membatasi aparatur OPD di dinas - dinas. Bahkan, manuver TAJJ ketika diverifikasi, dinilai kurang menunjukan integritas.
“Tahun ini lahir yang namanya TAJJ, ini ‘mengganggu’ kedudukan para kepala dinas dan eselon II jadi tidak nyaman, sementara dewan kan hanya berkomunikasi sesuai aturan dengan kepala dinas,” ujar Hadi.
“Ketika TAJJ langsung mengatakan ‘ini dari gubernur’ dan kemudian kita tidak bisa mengkonfirmasi, menanyakan dan kemudian kita lihat ya karena yang membuat bukan orang - orang yang mengenal baik mekanisme pemerintahan Jawa Bara. Jadi masukan yang kita masukan di rapat - rapat resmi dewan, kok enggak terwujud dalam pelaksanaan kerja,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
