KPK Cegah Bupati ini ke Luar Negeri...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap dua orang dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Tahun 2007-2012.

Baca Juga: Parah!! KPK Gak Diajak Jokowi Pilih-Pilih Menteri

Dua orang itu, yakni mantan Bupati Seruyan Darwan Ali (DAL) dan Direktur PT Swa Karya Jaya (SKJ) Tju Miming Aprilyanto. Darwan merupakan tersangka dalam kasus tersebut.

"KPK telah mengirimkan surat ke imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang selama 6 bulan terhitung 15 Agustus 2019 sampai 15 Februari 2020, yaitu DAL, mantan Bupati Seruyan dan Tju Miming Aprilyanto, Direktur PT SKJ," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Selain itu, kata Febri, sejak penyidikan dimulai terkait kasus itu telah dilakukan pemeriksaan terhadap 32 saksi terdiri dari unsur sejumlah kepala dinas, mantan Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa, panitia pengadaan proyek, pihak inspektorat Kebupaten Seruyan, anggota DPRD Kabupaten Seruyan, dan swasta.

"Selain itu telah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka DAL di Tebet, Jakarta Selatan dan menyita beberapa dokumen terkait perkara," ungkap Febri.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa sekitar 2004, Pemerintah Kabupaten Seruyan merencanakan pembangunan pelabuhan laut. Rencana ini mulai direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan pada 2006 dengan melakukan pembangunan tiang pancang.

Pada 2007, kata Febri, Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan mulai melakukan alokasi anggaran untuk rencana pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung.

"Sekitar Januari 2007, tersangka DAL memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum agar pengadaan pembangunan Pelabuhan Laut Segintung dikerjakan oleh PT SKJ (Swa Karya Jaya)," ucap Febri.

Diduga, Direktur PT SKJ adalah kawan dekat Darwan yang mendukungnya saat Pilkada Kabupaten Seruyan 2003.

Untuk menindaklanjuti perintah Darwan, ungkap Febri, panitia lelang pengadaan barang atas pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung dibentuk.

"Para panitia lelang langsung diberi arahan yang membahas teknis dan langkah-langkah untuk menjadikan PT SKJ sebagai pemenang dalam lelang terbuka, dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) final Rp112,75 miliar," ujar Febri.

Ia mengungkapkan dalam proses lelang yang dilakukan terdapat sejumlah kejanggalan, di antaranya pembatasan informasi lelang dan waktu pengambilan dokumen lelang hanya satu hari.

Selanjutnya, dokumen prakualifikasi dan penawaran lelang diduga dipalsukan dan peserta lelang lain juga diduga direkayasa.

"Dokumen penawaran memiliki kemiripan dengan membedakan nilai penawaran hanya Rp2-4 juta," kata dia.

Pihak PT SKJ, lanjut Febri, diduga turut serta mempersiapkan beberapa dokumen palsu yang dibutuhkan tersebut, yakni panitia lelang juga mengabaikan ketidaklengkapan atau kekurangan persyaratan dokumen prakualifikasi PT SKJ.

"Dalam dokumennya, sertifikat badan usaha PT SKJ sudah tidak berlaku," ungkap Febri.