Rapor Jokowi di Lima Tahun Pertamanya

Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin untuk pemerintahan periode 2019-2024 tanggal 20 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB tinggal hitungan jam. Beberapa saat kemudian setelah dilantik, Presiden Jokowi dijadwalkan mengumumkan susunan menteri yang akan menjadi pembantunya di dalam kabinet.

Dalam beberapa pekan terakhir, nama-nama calon menteri beredar luas di media sosial dengan berbagai versi. Spekulasi bermunculan. Ada yang memprediksi skuad kabinet akan didominasi wajah lama, ada juga yang berharap munculnya sederet tokoh muda seperti yang sempat digadang-gadang oleh Presiden Jokowi.

Dalam sebuah negara, perekonomian salah satu penentu kemajuan atau kesejahteraan penduduk. Jika mampu mengelola sumber daya yang ada dengan baik melalui pembangunan yang merata maka perekonomian akan tumbuh positif pada level yang ditargetkan.

Dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5 persen. Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01 persen, tahun 2015 turun menjadi 4,87 persen, tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Pada tahun 2017 ekonomi hanya tumbuha 5,07 persen dan menguat pada 2018 sebesar 5,17 persen.

Baca Juga: Sampai Tuntas Memerintah Periode Pertama, Jokowi Belum Juga Selesaikan Kasus Novel

Sementara pada tahun 2019, hingga semester I atau 6 bulan menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi periode I, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,06 persen.

Secara keseluruhan data tersebut, Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi pada level 5 persen merupakan yang terbaik, di tengah ketidakpastian perekonomian global. Pasalnya, dibandingkan dengan negara-negara G-20, pertumbunan ekonomi Indonesia terutama pada tahun 2018 sebesar 5,17 persen, merupakan tiga terbesar setelah India dan Cina.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi perekonomian Indonesia tetap bisa berada di atas 5 persen, meski terjadi perang dagang Amerika Serikat-China dan sejumlah negara sejak tahun 2018. Ia mengakui bahwa tekanan terbesar saat ini terlihat pada ekspor yang mengalami negatif growth, yang akan mengurangi daya dorong ekonomi.

"Ekonomi dunia sedang mengalami penurunan akibat perang dagang sejak tahun 2018. Dampaknya mulai terasa sekali pada tahun 2019. Untuk untuk itu, kita tetap bersyukur mampu menjaga pertumbuhan di atas 5 persen dengan bekerja keras dan waspada," kata Sri Mulyani. 

Dalam buku "Lima Tahun Maju Bersama, Capaian Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla" yang dirilis Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa saat sebelum lembaga itu dibubarkan, bahwa pertumbuhan berada di level 5 persen per tahun, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan menurun. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, angka kemiskinan mencapai level satu digit, dibarengi dengan angka ketimpangan pendapatan yang terus menurun.

Baca Juga: Jokowi Minta Maaf ke Para Menteri Karena...

Secara statistik, rasio penduduk miskin dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 10,96 persen, tahun 2015 sebesar 11,13 persen, tahun 2016 turun menjadi 10,7 persen, 2017 sebanyak 10,12 persen, tahun 2018 menjadi 9,66 persen.

Dari sisi pengelolaan ekonomi, selama 5 tahun terakhir tingkat inflasi rendah terjagapada level 3 persen atau yang terendah dalam satu periode pemerintahan sejak era reformasi. Ini menggambarkan bahwa daya beli masyarakat terjaga dan terus tumbuh.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan diikuti dengan inflasi rendah, Pemerintahan Jokowi-JK mampu menumbuhkan 11,21 juta lapangan kerja, dengan angka pengangguran terus menurun atau terendah sejak 20 tahun terakhir.

Sejak 2015 alokasi subsidi energi dikurangi, dialihkan untuk belanja produktif, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Subsidi tepat sasaran mendorong produktivitas dan pemerataan ekonomi.

Sedangkan sisi pengelolaan ekonomi makro, pemerintah mengklaim sektor moneter dan keuangan terkendali. Ini tercermin dari cadangan devisa Indonesia tinggi dan aman, setara dengan pembiayaan 7,1 bulan impor.