Anies Salahkan e-Budgeting Ahok, Djarot Bilang: Yang Bodoh Bukan Sistemnya!

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat ikut mengomentari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut e-budgeting buatan dirinya masih menggunakan sistem kuno karena masih memerlurkan pengecekan oleh tenaga manusia.

Terkait polemik besaran anggaran di Pemprov DKI Jakarta soal pengadaan lem aibon dan sejumlah alat tulis kantor (ATK). Ia pun lebih fokus terhadap siapa yang melakukan input data tersebut. 

“Ini bukan semata-mara kesalahan Pak Anies, tapi kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja,” katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca Juga: Disalahkan Anies, Ahok Ngamuk-Ngamuk!

Baca Juga: Demokrat Bilang Salah Input Anggaran Biasa: Di Era Jokowi-Ahok Sampai Triliunan

Namun, ia mengaku tak sepaham dengan pernyataan Anies yang condong menyalahkan sistem e-budgeting peninggalan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Jadi gini, kalau sistem yang salah itu salahnya di mana? Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput, yang menginput inilah yang harus dievaluasi. Kalaupun memang sistemnya itu masih belum benar, ya tugasnya Bappeda dong untuk benerin,” katanya.

Sambungnya, “Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kita-kita SDM-nya yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita,” tambah Djarot.

Diberitakan sebelumnya, Anies mengatakan, munculnya anggaran-anggaran yang tak masuk akal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 lantaran e-budgeting buatan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih menggunakan sistem kuno.

Diketahui, ditemukan anggaran yang tak masuk akal dalam KUA-PPAS tahun 2020. Di antaranya adalah pengadaan lem Aibon yang mencapai Rp82 miliar dan pembeliaan bolpoin sebesar Rp123 miliar. Jika ditotal, anggaran lem aibon dan bolpoin tersebut mencapai Rp205 miliar.

Menurut Anies, sistem e-budgeting itu masih mengandalkan tenaga manusia untuk melakukan pengecekan kepada setiap item anggaran yang dimasukkan.

"Apakah sistem itu baru kali ini? Tidak. Berarti mengandalkan manusia selama ini. Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia. Bedanya mau dipanggungin sama enggak. Betul enggak? Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya," katanya, di Balai Kota, Rabu (30/10).