Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Wakil Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Darul Siska mengatakan Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang berlangsung di Jakarta, Selasa (5/11) malam memutuskan tidak boleh ada reposisi jabatan Ketua DPD I dan II menjelang Munas.
Baca Juga: Bamsoet: Saya Belum Memutuskan Maju Munas Golkar
"Pleno telah memutuskan tidak boleh lagi ada kebijakan reposisi jabatan Ketua DPD I dan DPD II oleh jabatan Plt yang dilatarbelakangi perbedaan sikap politik menjelang pelaksanaan Munas Partai Golkar," kata Darul Siska dalam rilisnya.
Darul Siska menekankan reposisi atau penunjukkan Plt hanya bisa diberlakukan ketika Ketua DPD I atau II yang ada saat ini, berhalangan tetap seperti meninggal dunia.
"Bukan karena perbedaan sikap politik, lalu jabatan Ketua DPD di-Plt-kan. Keputusan Rapat Pleno tersebut diambil guna menegakkan disiplin organisasi agar berjalan sesuai mekanisme dan AD/ART Partai Golkar," jelas dia.
Dia mengatakan kepemimpinan Plt jelas bukanlah aspirasi kader partai di bawah sebagai pemilik kedaulatan melalui mekanisme bottom-up, tapi dari top-bottom, sehingga pasti dilatarbelakangi faktor like and dislike.
"Secara logika politik, tidak mungkin penempatan Plt di DPD-DPD Partai tidak ada kaitannya dengan Munas Golkar pada Desember mendatang, karena mereka adalah pemilik suara dalam Munas," kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
