Proyek Kolam Renang Pribadi Ridwan Kamil Harus Dihentikan, Alasannya...

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) diminta menghentikan pembangunan kolam renang di rumah dinasnya. Pasalnya, dinilai mencederai perasaan publik di saat masih banyaknya persoalan serius yang dihadapi masyarakat.

Pakar pemerintahan dan kebijakan publik dari Universitas Padjajaran Bandung, Muradi menilai, pembuatan kolam renang untuk Emil sangat tidak tepat apalagi jika menelan biaya yang cukup besar. Ini akan menyakiti perasaan masyarakat yang seharusnya mendapatkan program kerja nyata dari pemerintah.

"Ini akan mencederai perasaan publik. Publik butuh yang konkret dan dirasakan langsung," kata Muradi kepada wartawan di Bandung, Minggu (17/11/2019).

Baca Juga: Ridwan Kamil Pastikan Terowongan Nanjung Minimalisir Banjir DAS Citarum

Baca Juga: Sungguh, Proyek Kolam Renang Rp1,5 M di Rudin Ridwan Kamil Menyakitkan Hati

Muradi bependapat pembangunan yang dilakukan gubernur dan jajarannya di pemerintahan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Seharusnya, Emil mendahulukan kebutuhan masyarakat seperti penambahan ruang kelas baru, pembangunan rumah sakit, hingga infrastruktur untuk menunjang mobilitas masyarakat.

"Itu harusnya didahulukan. Kalau punya keinginan, harus seirama dengan yang ada di masyarakat. Jangan sampai yang di masyarakat, berbeda dengan yang dia inginkan," tegas Muradi.

Pembangunan kolam renang merupakan kebutuhan pribadi sehingga kurang tepat apalagi jika menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Jika ingin dipaksakan pun, Muradi berharap Emil bisa memberi alasan yang logis baik ke masyarakat maupun legislatif. Sebab, alasan sakit yang disampaikan Emil tidak bisa diterima.

"Selama tidak bisa dijelaskan secara konseptual, normatif, itu akan jadi masalah," ujar Muradi.

Jika memang benar sakit, Emil akan lebih baik jika melakukannya di kolam renang publik yang sudah ada. Selain agar bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, kolam renangnya pun tidak akan menjadi beban negara ketika Emil sudah sembuh dan tidak memerlukannya lagi.

"Secara normatif, dia tidak punya landasan politik yang cukup baik. Kalau tidak jadi Gubernur Jabat lagi, kan jadi beban kepala daerah berikutnya," pungkasnya.