Rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata superprioritas Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupa, serta di lokasi ibu kota negara di Kaltim. Selain itu, di lokasi 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah hulu dari 65 bendungan per waduk.
"Selain yang kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah menegaskan bagi pengusaha yang memakai kawasan hutan dalam usahanya melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk harus merehabilitasi kawasan dengan penanaman pohon," jelas Siti Nurbaya.
Dia memastikan kegiatan ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Pada areal satu hektare persemaian permanen, butuh 30 sampai 40 orang tenaga kerja. Dalam jangka pendek, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan melalui pelibatan dalam pembibitan dan penanaman.
Baca Juga: Kebakaran Hutan di Indonesia, UNICEF Keluarkan Data Mengejutkan
Sedangkan dalam jangka panjang, masyarakat dapat menikmati hasil hutan bukan kayu dari tanaman RHL, seperti nangka, cengkeh, bahkan macadamia yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis sangat tinggi.
Dalam kunjungan itu, Siti Nurbaya didampingi Wamen Aloe Dohong, Sekjen Bambang Hendroyono, Plt Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo, serta sejumlah pejabat KLHK lain. Hudoyo memastikan, dalam 2019 tersedia dukungan anggaran cukup besar untuk penanaman pohon dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain pemulihan DAS, kegiatan RHL diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Kunjungan kerja inspeksi kebun bibit di Tegal Jawa Tengah merupakan rangkaian kerja program RHL menjelang turunnya hujan menurut musim di Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Agus Aryanto
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: