Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro
Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah pernyataan Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat yang menyebut adanya calon menteri yang diminta menyetor Rp500 miliar kepada satu partai politik agar bisa masuk Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, yang pertama uang Rp 500 miliar bukan uang kecil. Sangat besar sekali. Bagaimana uang itu ada. Dan kalau ada gampang dilacak oleh PPATK. Sekarang ini uang di atas Rp100 juta saja sudah sangat gampang dilacak, baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejaksaan, oleh kepolisian," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Baca Juga: Istana Anggap Reuni 212 Gak Perlu, Bikin Macet
Baca Juga: Istana Pastikan Rudiantara Jadi Bos PLN, Tapi...
Lanjutnya, ia menegaskan pemilihan menteri dilakukan langsung oleh Kepala Negara. Menurut dia, Jokowi sangat selektif dalam menentukan pembantunya di pemerintahan.
"Dan kita semua tahu dalam proses penentuan menteri, presiden secara langsung beliau yang memilih. Sangat hati-hati. Kemudian representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden. Bahkan beberapa nama-nama yang cukup baik dan kredibel, dan juga nama besar, presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu itu pasti isu yang pasti tidak akan bisa dibuktikan," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
