Lha, Fadli Zon Marah-Marah ke Jokowi!!

Anggota Komisi I DPR, Fadli Zon mengkritisi Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lemah komitmen dalam pemulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Tanah Air. Ia mengatakan, dari berbagai pernyataan yang mewakili pemerintah disebut ada sejumlah persoalan yang menghambat kepulangan HRS.

"Tetapi, semua tuduhan tersebut tak ada yang terbukti. Termasuk, isu overstay yang sering dijadikan alasan pemerintah dan dugaan pelanggaran hukum yang HRS lakukan di Arab Saudi," katanya dalam keterangan yang diterima, Selasa (26/11/2019).

Baca Juga: Sedang Dinegosiasikan, Nasib Habib Rizieq Kini...

Baca Juga: Djarot Ingatkan Ahok: Jangan Dengerin Fadli Zon

Lanjutnya, ia menekankan sudah berulangkali bertemu dengan HRS di kediamannya di Mekah, Arab Saudi. Sambungnya, HRS saat itu menceritakan dan menunjukkan bukti-buktu berulang kali mencoba keluar dari Saudi Arabia bersama keluarga.

"Tiket telah dibeli, bahkan pernah keluarganya telah keluar lewat imigrasi, tetapi HRS tak bisa keluar. HRS menyampaikan, niatnya waktu itu untuk menuntaskan program doktoralnya di Malaysia," jelas dia.

Selain itu, Dia juga menyebut pengalamannya pada September 2018, yang pernah menerima pengaduan resmi dari tim advokat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Menurutnya, tim advokat GNPF ketika itu menyampaikan pada Juli 2018, HRS dilarang keluar oleh petugas imigrasi Arab Saudi, saat hendak ke Malaysia untuk mengurus disertasi S3. Padahal, saat itu, HRS memiliki izin tinggal yang masih berlaku.

"Herannya, larangan tersebut belum dicabut, hingga akhirnya visa HRS habis masa berlakunya (overstay). Ada invisible hand di balik kasus HRS yang menghambatnya keluar dari Saudi," tutur Fadli.

Dia pun heran dengan, cara pemerintah Jokowi yang terkesan menyepelekan polemik ini. Salah satunya kendala kepulangan HRS seperti beberapa hari lalu, yang disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD.

"Masalahnya, jika hambatan kepulangan HRS ada di sisi pemerintah Arab Saudi, bagaimana peran Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah tersebut? HRS bukan warga Saudi. Berlarut-larutnya kepulangan HRS dari Arab Saudi ke Indonesia, menurut hemat saya, mengindikasikan kegagalan diplomasi pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia," ujarnya.