Fokus Hapuskan Hak Veto PBB, Indonesia: Langkah Penting Pelihara Perdamaian

Indonesia mendukung upaya penghapusan hak veto untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal itu disampaikan Deputi Wakil Tetap RI, Duta Besar Mohammad K. Koba dalam pertemuan Majelis Umum PBB sesi ke-74 dengan mata agenda 122: “Question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and other matters related to the Security Council” pada 25 November 2019.

Melansir situs Kementerian Luar Negeri, Rabu (27/11/2019) Indonesia tekankan bahwa Dewan Kemanan (DK) harus menjunjung tinggi hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB. DK harus lebih efektif, akuntabel, dan demokratis, serta mencerminkan realitas dunia kontemporer saat ini.

Baca Juga: Lapor ke PBB, Palestina Tolak Pernyataan AS Terkait Permukiman Israel

Duta Besar Mohammad K. Koba sampaikan bahwa Indonesia mendukung upaya penghapusan hak veto dan langkah-langkah yang mengatur penggunaan hak veto.

Indonesia, lanjut dia, mendukung upaya konsultasi antara DK, negara kontributor tentara/polisi, negara host dan negara kontributor finansial.

"Ini adalah langkah penting dalam pemeliharaan perdamaian dan sustaining peace agenda" ujar Duta Besar Koba.

Secara terpisah, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI, Grata E. Werdaningtyas mengatakan bahwa Indonesia terus berkomitmen dalam memperkuat kerja sama dengan seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB guna memajukan isu-isu yang menjadi kepentingan dan prioritas bersama.

Hal itu dikatakannya, pascapertemuan konsultasi dengan AS dan Vietnam di sela-sela Retreat Negara-Negara Anggota DK PBB di Bali.

Pertemuan konsultasi mengenai isu-isu DK PBB dengan AS dan Vietnam merupakan bagian dari upaya Indonesia memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan negara-negara anggota DK PBB.

AS merupakan negara anggota Tetap DK PBB, sedangkan Vietnam adalah negara anggota terpilih DK PBB dari kawasan Asia Tenggara untuk periode 2020-2021 mendatang.

Dalam pertemuan konsultasi tersebut, telah dibahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama antara Indonesia dan AS serta Indonesia dan Vietnam.

Baca Juga: Peneliti PBB Nyatakan AS Tahan 103.000 Anak Migran

Isu penanggulangan terorisme menjadi salah satu pembahasan kunci dengan AS mengingat bahwa Indonesia akan mengangkat isu tersebut sebagai tema utama Presidensi Indonesia di DK PBB tahun 2020.

Peran Indonesia dan AS dalam isu terorisme di DK PBB sangat sentral mengingat Indonesia merupakan Ketua Komite Sanksi Terorisme dan AS merupakan penjuru pembahasan isu terorisme di DK PBB.

Dalam pertemuan konsultasi RI-Vietnam, kedua negara membahas penguatan sinergi kawasan dengan DK PBB, termasuk peran yang dapat dimainkan ASEAN dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan. Hal ini mengingat kedua negara akan merepresentasikan kawasan Asia Tenggara di DK PBB.

“Pertemuan bilateral dengan sejumlah negara anggota DK PBB yang hadir dalam Retreat DK PBB di Bali ini penting dilakukan agar dapat lebih memahami posisi masing-masing negara. Saling memahami posisi negara anggota DK PBB merupakan modal dasar untuk memperkuat DK PBB agar dapat bekerja lebih efektif,” lebih lanjut disampaikan Direktur KIPS usai pertemuan dengan AS dan Vietnam.