Tegas!! Ogah Ribut dengan China, Jerman Tolak Ikuti Jejak Amerika yang Boikot Huawei

Kanselir Jerman, Angela Merkel mengatakan, Eropa perlu mengadopsi pendekatan umum keamanan jaringan 5G. Sebab, menurutnya, kebijakan pemboikotan (seperti yang dilakukan Amerika Serikat) terhadap Huawei akan merusak hubungan antara Uni Eropa dan China.

Sekadar informasi, Amerika Serikat (AS) telah memasukkan Huawei ke dalam Daftar Hitam karena alasan keamanan nasional; tanpa bukti apapun. Para sekutu AS didesak melakukan hal serupa. Namun, Jerman enggan menerapkan hal tersebut.

Akhirnya, regulator komunikasi Jerman, Bundesnetzagentur (BNetzA) menerbitkan pedoman keamanan baru yang tak menyebut ketentuan khusus. "Sebaliknya, itu memuat persyaratan tambahan bagi semua produsen (teknologi 5G)," kata regulator itu, dikutip dari TechRadar, Selasa (3/12/2019).

Baca Juga: Menteri Ekonomi Jerman Bela Huawei, Duta Besar Amerika Murka!!

Baca Juga: 5G Bisa 100 Kali Lebih Cepat dari 4G, Harga Ponselnya? Wah, Bisa Sampai Segini . . . .

Pedoman baru itu menyebutkan, vendor harus dapat dipercaya, komponen penting harus disertifikasi, pemantauan keamanan harus diperkenalkan oleh profesional terlatih di bidang keamanan. 

Dalam pedoman itu juga dimuat poin berbunyi, "ada pula ketentuan untuk redudansi dan panggilan bagi operator guna menghindari monokultur."

Di lain sisi pemerintah, beberapa politisi Jerman telah mendesak agar Huawei diboikot dalam pengembangan 5G Jerman. Namun, para operator negara itu menolaknya karena pemboikotan akan meningkatkan biaya pengembangan.

"Itu bakal berujung pada penundaan peluncuran 5G," begitu alasan para operator kepada pemerintah.

Merkel sendiri ingin standar keamanan diuji coba lebih dulu demi membuktikan kredibilitas para produsen teknologi 5G dari negara manapun. Ia mendesak rekan-rekannya di Eropa untuk membangun tim yang mengurus hal itu.

Gayung bersambut, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutarakan pernyataan serupa; ia tak akan berprasangka terhadap perusahaan atau negara manapun tanpa bukti. Meski begitu, Pemerintah Prancis tetap memiliki hak untuk memeriksa keamanan komponen teknologi para pemasok.