Si Banjir Hantui Ibu Kota: Antara Kinerja Anies dan Janji Jokowi

Pemprov DKI Membela Diri

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan genangan air terjadi di 19 titik di seluruh wilayah Jakarta. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 5 hingga 40 cm.

Meski titik banjir dikabarkan meluas dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha membela diri. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Juaini, genangan-genangan yang muncul, kebanyakan sudah surut hanya dalam waktu 20 hingga 30 menit sejak pertama kali muncul.

Juaini mengatakan genangan terjadi karena air antre masuk ke dalam got atau saluran air. Air yang debitnya tinggi tak bisa segera diserap genangan. Namun Pemprov DKI bertindak cepat agar air segera surut dengan melakukan penyedotan air.

"Biasanya genangan terjadi ketika hujan turun. Tetapi ketika 20 sampai 30 menit, sudah hilang lagi," ujar Juaini.

Juaini mengatakan, sejumlah titik yang video atau fotonya sempat viral akibat genangan adalah di depan fx Sudirman, Jalan Sudirman. di depan Universitas Atmajaya, Jalan Gatot Subroto, hingga di depan Plaza Senayan. Tapi genangan hanya terjadi tak lama dan telah surut dalam waktu 30 menit.

Vella (26 tahun), seorang warga mengakui, Pemprov DKI terlihat melakukan penyedotan air hingga genangan segera surut dalam waktu singkat. Ia melihat langsung proses tersebut dilakukan di depan fx Sudirman.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike, meminta agar Gubernur DKI Anies Baswedan tak hanya fokus berjuang mempercantik ibu kota. Menurutnya, meski air segera surut, namun banjir adalah masalah yang perlu menjadi perhatian.

"Prioritas Pak Gubernur nampaknya hanya fokus di program beautifikasi saja, sehingga melupakan masalah Jakarta yang paling fundamental, yaitu banjir," ujar Yuke saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Yuke menyampaikan, selama musim kemarau, DKI dinilai tidak secara optimal mengantisipasi potensi banjir yang ada setiap musim penghujan melanda. Upaya antisipasi yang seharusnya dilakukan misalnya pemeliharaan serta pengerukan waduk dan sungai, hingga gorong-gorong.

"Selama musim kemarau lalu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan upaya preventif dalam menangani banjir di Ibu Kota," ujar Yuke.

"Seharusnya banjir hari ini menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera bergerak dan melakukan persiapan dalam menghadapi banjir ke depannya. Pemprov tidak bisa selalu bergantung pada kesigapan pasukan oranye dan biru dalam upaya penanggulangan banjir," ujar Yuke.