Penuh Sensasi, Ini Berita yang Menghampiri Menko Polhukam Sepanjang 2019

6. Meme Satire 'Wiranto yang Abadi'

Aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung selama akhir September turut menyeret nama Wiranto. Satire para warganet kepada Wiranto lantaran jabatannya yang sama ketika menghadapi tuntutan mahasiswa. 

Bedanya pada 1998, Wiranto menjadi panglima ABRI sekaligus menteri Pertahanan dan Keamanan berhadapan dengan gelombang mahasiswa dari berbagai daerah yang berbondong- bondong datang ke Jakarta, menuntut Presiden Soeharto mundur.

Baca Juga: Mahfud Jadi Menko Polhukam, Jokowi Asal Comot atau Sudah Berhitung?

Pada 2019, Wiranto menyampaikan keterangan pers mengenai tuntutan aksi mahasiswa yang berujung ricuh dengan tuntutan penundaan revisi UU KPK dan RKUHP.

Foto tahun 1998 dan 2019 kemudian disandingkan saat Wiranto berbicara dengan tema yang sama, yakni aksi mahasiswa. Dalam demonstrasi yang berlangsung berhari-hari di depan gedung parlemen Senayan, terdapat spanduk bertulis 'Tidak Ada Yang Abadi Kecuali Wiranto.'

7. Penusukan

Wiranto ditusuk saat kunjungan kerjanya di wilayah Banten. Ia mengalami luka tusuk di bagian perut dan sampai menjalani perawatan intensif selama hampir satu pekan lebih di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Kala itu, Wiranto ditusuk saat akan pulang ke Jakarta usai menghadiri acara peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathlaul Anwar, di Kampung Cikaliung, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi.

Polisi menangkap dua pelaku penusukan yang merupakan pasangan suami istri. Pasangan itu disebut terpapar ideologi radikal dan terafiliasi dengan kelompok teror jaringan ISIS.

8. Mahfud MD Gantikan Wiranto

Usai Presiden Joko Widodo dilantik untuk periode kedua, kursi menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menjadi teka-teki. Setelah muncul beberapa nama, akhirnya Mahfud MD yang terpilih menggantikan Wiranto.

Mahfud merupakan orang pertama dari kalangan sipil yang menempati kementerian tersebut setelah selama ini diisi oleh kalangan militer.

9. HAM Era Jokowi

Tiga bulan dilantik, Mahfud MD langsung dikritik. Mahfud mengklaim bahwa di bawah pemerintahan Joko Widodo tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat.

Ia mengemukakan, pascareformasi pelanggaran HAM berdasarkan definisi hukum bukanlah yang terencana, tetapi dapat dikategorikan sebuah kejahatan. Ia menilai, adanya mispersepsi di publik soal kejahatan manusia yang melibatkan negara secara langsung.

Belakangan ia menilai pernyataannya telah dipelintir oleh media. Menurut Mahfud, soal pernyataannya bahwa "tidak ada pelanggaran HAM di era Jokowi" tidak lengkap dikutip sehingga ada salah tafsir di publik.