Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin mengaku tak mau ambil pusing terkait sikap Front Pembela Islam (FPI) yang enggan mengurus kelengkapan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
"Ya, itu terserah dia. Dia mau hidup baik tidak? Ya kalau tidak juga terserah," ungkapnya kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (22/12/2019).
"Yang pasti negeri ini ada aturannya, bukan hukum rimba yang berlaku di sini. Ada sejumlah regulasi yang mengatur tentang ormas, perkumpulan, dan lain-lain," tambah dia.
Baca Juga: Abis Diprotes FPI, Anies Langsung Panggil DWP
Baca Juga: FPI Temukan Miras Hingga Kondom, Eh Pemprov DKI Baru Mau...
Lanjutnya, ia mengatakan jika FPI enggan mengurus perpanjangan SKT, maka, status FPI sebagai ormas dipertanyakan lantaran tak mengindahkan aturan yang ada.
"Ente enggak tinggal di gurun pasir, Bung. Ente tinggal di satu wilayah yang punya komunikasi, punya hubungan sosial dengan masyarakat yang lain. Jangan begitu dong," cetus dia.
Diberitakan sebelumnya, proses perpanjangan masa berlaku surat keterangan terdaftar (SKT) FPI di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga tuntas. Bahkan, terkait itu, FPI mengaku malas mengurus perpanjangan SKT mereka karena merasa SKT tak ada gunanya.
"FPI tidak perlu memperpanjang rekomendasi, bahkan malas memperpanjang rekomendasi. Toh, nggak ada gunanya," ujar Ketum FPI Ahmad Sobri Lubis, Jumat (20/12).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
