Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Saham-saham tersebut meliputi PT Bank Yudha Bhakti Tbk, PT Alfa Energi Investama Tbk, PT Hartadinata Abadi Tbk, PT Island Concepts Indonesia Tbk, PT Inti Agri Resources, PT Indofarma Tbk. PT Hanson International Tbk, PT Pelat Timah Nusantara Tbk, PT Prima Cakrawala Abadi Tbk, PT Pool Advista Finance Tbk, PT Pool Advista Indonesia Tbk, PT PP Properti Tbk, PT Sidomulyo Selaras Tbk, PT SMR Utama Tbk.
PT Asabri memiliki komisaris yang berasal dari pejabat di Pemerintahan. Namun, Alamsyah melihat, fungsi pengawasan dan pengendalian tampaknya tak berpengaruh positif terhadap kinerja. Meski Pemerintah sebagai pemilik berwenang menentukan direksi dan komisaris untuk check and balance.
Alamsyah mengatakan, kinerja Asabri dan juga Jiwasraya adalah salah satu contoh bahwa keberadaan komisaris rangkap jabatan dan rangkap penghasilan di BUMN dalam bayak hal telah kehilangan relevansinya, kecuali untuk meningkatkan kekayaan.
Menurut Alamsyah alangkah baiknya jika Kementrian BUMN mencari komisaris dan management yang professional agar kinerja perushaan BUMN menjadi lebih baik.
Selain itu, lanjut Alamsyah, informasi yang menyangkut dana publik harus dibuka dan Akuntan Publik yang melakukan audit perlu diperiksa. Hal ini harus dilakukan demi kepentingan publik.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
