Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Figur Yasonna Hamonangan Laoly jadi sorotan karena menghadiri konperensi pers pembentukan tim hukum PDIP. Status Yasonna sebagai pejabat negara dengan posisi Menteri Hukum dan HAM jadi polemik.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bahri mengingatkan Yasonna yang seharusnya bisa menjaga etika selaku pejabat menteri.
"Sebagai pejabat publik, Menkumham harus menjaga etika dengan baik, sehingga menghindari kemungkinan adanya konflik kepentingan. Apalagi isunya terkait masalah hukum yang menjadi salah satu portofolio beliau sebagai Menkumham," kata Fathul dikutip dari Vivanews Kamis, 16 Januari 2020.
Baca Juga: Benarkah KPK Sengaja Incar Anak Yasonna Laoly?
Dia menekankan Yasonna mesti paham sebagai kader PDIP yang notabene pememenang pemilu. Yasonna seharusnya memberikan contoh yang baik untuk publik.
"Sebagai kader parpol pemenang Pemilu 2019, seharusnya Yasonna memberikan keteladanan dalam menjaga etika sebagai pejabat publik," jelas Fathul.
Kemudian, posisi Yasonna sebagai Menkumham untuk dua kali berturut juga masih disorot. Sejumlah kontroversi selama menjadi menkumham menjadi alasannya. Kini, ditambah persepsi eks Anggota DPR itu yang terkesan melibatkan diri dalam kasus hukum yang diduga membelit PDIP.
"Keberadaan beliau sebagai kader parpol yang menjadi Menkumham saja, itu masih banyak pihak yang mempermasalahkan, apalagi beliau melibatkan diri terkait kasus yang membelit parpolnya," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
