Baru Rampung, Draf RUU Ibu Kota Negara Baru Siap Dikirim ke DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah telah merampungkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara Baru. Dengan begitu maka akhir bulan ini akan segera diserahkan kepada DPR.

“Draf Undang-Undang Ibu Kota sudah rampung. Minggu depan saya harapkan Insya Allah sudah kita sampaikan kepada DPR,” tandas Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Akuisisi Vale, Inalum, dan Ibu Kota Baru, Ada Kejutan Apa Nih Pak Erick Thohir?

Menurut dia, pemerintah merancang bahwa ibu kota negara baru masih tetap menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, hal ini bergantung pada proses pembahasan di DPR nantinya. “Mengenai pemerintahan, kemungkinan besar masih di bawah Provinsi Kaltim. Tapi nantikan ini pembahasan di dewannya, bisa saja nanti berubah. Ini dari kita itu,” ujarnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menekankan bahwa ibu kota negara harus memiliki organisasi yang fleksibel. Selain itu dipastikan tidak ada pemilihan kepala daerah di ibu kota negara baru nantinya karena berstatus administratif. “Yang paling penting, saya kemarin titip ke Bappenas yang menyiap kan ini ada fleksibilitas organisasi. Jadi, ada kecepatan di situ. Artinya tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya kota itu wilayah administratif,” paparnya.

Dia juga mengatakan akan membentuk Badan Otorita Ibu Kota (BOI). Dia memastikan bahwa yang memimpin BOI haruslah yang tahu akan masalah keuangan dan tata kota. Dia pun ingin BOI dipimpin oleh sosok muda, meskipun tidak masalah jika mendapat yang berusia tua. “Ini kelas berat di sini. Ya, harus kelas berat ini. Karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning/tatakota dan memiliki jaringan internasional,” ujarnya.

Jika nantinya ibu kota baru jadi, Presiden juga memerintahkan semua aparatur sipil negara (ASN) pusat ikut pindah. Sebelumnya Jokowi menyebut jumlah ASN pusat mencapai 1,4 juta pegawai. “Pindah semuanya langsung,” katanya.

Dia mengaku telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo untuk melakukan survei terlebih dahulu, terutama berkaitan dengan pegawai yang tidak mau dipindah. “Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan-RB untuk menyurvei dulu. Kira-kira yang ingin enggak pindah berapa persen. Kita harus tahu dong ,” ungkapnya.

Ditanyakan apakah pada 2024 nanti para ASN akan langsung pindah ke ibu kota baru, Jokowi pun mengiyakan. “Insya Allah kita harapkan seperti itu,” tandasnya.

Jokowi juga menegaskan tidak akan ada skema utang dalam pembangunan ibu kota baru. “Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Enggak ada. Jadi semua kerja sama,” katanya. Mengenai dewan pengarah yang ber asal dari negara lain, menurut dia, ini merupakan upaya membangun kepercayaan.

Seperti diketahui, sejauh ini sudah ada tiga orang dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota baru, di antaranya Pangeran Abu Dhabi Mohammed bin Zayed (MBZ), bos SoftBank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. “Sehingga dari kepercayaan yang terbangun akan memudahkan kita untuk nanti melakukan kerja bersama, KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) dan kerja sama lainnya agar kawasan ini bisa segera diselesaikan. Karena saya melihat beliau ini MBZ, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kita yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” paparnya.

Baca Juga: Jokowi: Semua Kendaraan di Ibu Kota Baru Harus Autonomous dan Electric

Jokowi mengatakan bahwa ibu kota negara yang baru akan terdiri atas beberapa klaster; klaster yang dibiayai APBN 100% adalah klaster pemerintahan. Ditanyakan apakah keuntungan yang diberikan Indonesia kepada anggota dewan pengarah, Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut sebuah penghargaan bagi tokoh-tokoh tersebut. “Lho, ini penghargaanyang tinggi. Kita ini negara besar lho, bangsa besar lho. Jangan kamu pesimistis kaya gitu. Diberikan penghargaan untuk duduk di dalam dewan pengarah perpindahan ibu kota. Ini kerja besar lho dan akan jadi sejarah. Gimana,” paparnya.

Jokowi juga mengatakan bahwa tidak ada gaji bagi para dewan pengarah. Dia pun ber seloroh tidak mampu menggaji dewan pengarah, terutama MBZ yang memiliki kekayaan USD1,4 triliun. “Ya, enggak kuat lho ngegaji. USD1,4 triliun. Apayang mau saya gaji,” ujarnya.

Dia pun menegaskan tidak ada proses barter apa pun dengan pelibatan pihak luar. Yang ditawarkan pemerintah adalah murni kerja sama.

“Enggak, enggak. Kita ini bukan menawarkan pulau. Kita menawarkan investasi. Jangan ditulis berbeda. Dan banyak pulau, kita ini banyak. Kalau mau ada investasi di sebuah kabupaten, ya silakan. Misalnya di sini, di mana, di Labuan Bajo yang ini sedang kita dorong,”katanya.

Untuk sementara, lanjutnya, dewan pengarah masih berjumlah tiga orang. Apakah ada kemungkinan orang Indonesia yang masuk dewan pengarah, Jokowi menjawab akan bertanggung jawab pada pelaksanaan. “Kita ini dari penanggung jawab dan di BOI (Badan Otorita Ibu Kota) itu orang Indonesia semua. Organisasinya kan di BOI. 100% kita semua di situ,” ujarnya.

Sementara itu, DPR mengaku belum menerima draf RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN). Untuk itu, draf tersebut di harapkan bisa segera masuk ke DPR pada masa sidang ini. Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad mengaku bahwa Se kretariat Jenderal DPR belum menerima draf RUU IKN dari pemerintah. “Belum, belum masuk,” jawab Dascosaat dihubungi tadi malam.

Senada, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi juga mengaku belum menerima draf RUU IKN dari pemerintah. Pasalnya, DPR dan pemerintah belum mengesahkan daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. “Belum ada satu pun draf RUU yang dikirim ke DPR karena menunggu pengesahan Prolegnas Prioritas di paripurna,” kata pria yang akrab dengan sapaan Awiek itu saat dihubungi.

Awiek menjelaskan, setelah Prolegnas Prioritas disahkan, DPR akan bersurat ke Presiden, baru kemudian pemerintahakan mengirimkan surat balasan berikut draf RUU yang diusulkan pemerintah. “Nah, setelah itu pemerintah akan kirim surat balasan ke DPR berikutdraf RUU-nya,” jelas Sekretaris Fraksi PPP itu. Awiek pun berharap draf RUU IKN ini bisa masuk ke DPR pada masa sidang ini atau sebelum DPR memasuki masa reses sehingga, bisa segera dibahas.