Kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya tengah menuai sorotan luas publik. Ombudsman pun meminta Pemerintah ke depan agar lebih selektif dalam memilih direksi atau komisaris di perusahaan bidang asuransi milik pemerintah atau BUMN.
Sebaiknya, pimpinan BUMN bukan diambil dari orang yang gemar bermewahan-mewahan.
"Karena kan dia mengelola duit orang, bukan duit dia. Jadi yang hobi moge (motor gede), ya enggak usah lah ya," kata anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, di Jakarta Pusat, Sabtu 18 Januari 2020.
Baca Juga: Saya Tantang Pemerintah Ambil Harta dan Miskinkan Perampok Jiwasraya!
Alamsyah menjelaskan, seorang direksi perusahaan asuransi haruslah orang yang rendah hati. Sehingga dia tidak tergoda menggunakan uang yang bukan miliknya untuk bermewah-mewahan atau hal lain.
"Karena dia (tempat asuransi) adalah tempat menitipkan uang publik seperti bank. Itu bukan uang direktur, bukan pemegang saham. Jadi jangan seenaknya gitu ya," ujar Alamsyah.
Ombudsman pun mendorong Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi proses rekrutmen direksi dan komisaris asuransi milik BUMN ini. Perusahaan asuransi katanya harus diatur sangat ketat.
"Karena rekrutmen direksi, komisaris itu uji kepatutan ada di OJK," kata Alamsyah.
Sebelumnya, PT Asuransi Jiwasraya tengah dalam masa penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Kasus gagal bayar klaim yang mencapai Rp13,7 triliun di perusahaan pelat merah itu diduga terjadi karena korupsi sistematis yang dilakukan beberapa pihak.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajar Sulaiman