Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

KIP: 85% Perusahaan BUMN Pelit Informasi

KIP: 85% Perusahaan BUMN Pelit Informasi Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi Informasi Pusat (KIP) RI menyebut sekitar 85% perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih pelit berbagi informasi kepada publik. Padahal, Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah mengatur secara khusus mengenai keterbukaan informasi di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Menurut catatan KIP dari hasil monitoring ke perusahaan BUMN yang dirilis Desember 2019 lalu, tercatat BUMN kategori informatif hanya 1%, kategori menuju informatif 1%, klasifikasi cukup informatif 7%, kurang informatif 6%, dan tidak informatif 85%.

Baca Juga: Erick Thohir, Dengar Nih Saran Ombudsman Kalau Pilih Direksi BUMN

"Paling banyak tidak informatif. Monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi memperlihatkan ada sekitar 85% BUMN yang tidak informatif," kata Ketua bidang Kelembagaan KIP, Cecep Suryadi, belum lama ini.

Cecep menyebut, tingkat kepatuhan BUMN dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sangat rendah. Dia menilai BUMN masih jauh dari penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi terutama dalam aspek menyampaikan dan menyediakan informasi kepada masyarakat. Termasuk, misalnya, BUMN yang tidak menyiapkan daftar informasi publik yang seharusnya diperbaharui secara berkala dan berkelanjutan.

"Ada lebih 90 BUMN yang belum mengumumkan rencana kerja dan anggarannya. BUMN tersebut tidak menyiapkan atau mengembangkan sistem yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mengetahui apa rencana yang sedang dilakukan. Padahal, aspek ini sangat penting," terangnya.

Sambung Cecep, keterbukan informasi kepada publik adalah salah satu upaya untuk menutup celah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dan praktik korupsi. Akibat tidak transparannya informasi adalah celah atau peluang pennyalahgunaan anggaran dan sebagainya makin terbuka seperti kasus Jiwasraya yang mencuat belakangan ini.

"Beberapa kasus korupsi yang mengemuka belakangan akibat tidak transparannya pengelolaan BUMN," bebernya.

Cecep mengapresiasi langkah yang diambil oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam melakukan pembenahan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut. Namun, saran dia, kebijakan yang diambil Erick harus dilakukan secara komprehensif.

"Kementrian BUMN melakukan pembenahan di tubuh BUMN harus dilakukan secara komprehensif dan inilah momentum strategis," pungkasnya.

Baca Juga: OJK dan LPS Atur Kriteria Peserta Asuransi yang bisa Masuk Penjaminan Polis

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan SINDOnews.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: