Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pemerintah Tekan Biaya Mudik 2026 dengan Diskon Tarif dan Kesiapan Infrastruktur

Pemerintah Tekan Biaya Mudik 2026 dengan Diskon Tarif dan Kesiapan Infrastruktur Kredit Foto: Azka Elfriza
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dan kapasitas transportasi nasional untuk menghadapi lonjakan mudik Lebaran 2026, sekaligus menekan biaya perjalanan melalui kebijakan diskon tarif dan insentif guna menjaga kelancaran arus mobilitas masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kesiapan jalan tol, jalur arteri, hingga fasilitas transportasi menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran mudik.

“Ruas-ruas jalan utama, tol, maupun non-tol, dan jalur-jalur arteri menuju banyak kota dan kabupaten ini juga harus dalam kondisi yang prima,” ujarnya dalam acara pemberangkatan Mudik Gratis BUMN 2026 di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga memastikan kesiapan sarana transportasi seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara agar mampu mengakomodasi lonjakan penumpang selama periode Lebaran.

“Di samping itu, kita pastikan bahwa prasarana seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara juga siap untuk melayani masyarakat. Jumlah armada, jumlah kapal, pesawat, termasuk juga kereta dan bus hari ini juga kita pastikan dalam kondisi yang baik,” kata Agus.

Untuk mendukung efisiensi perjalanan, pemerintah mendorong kebijakan penurunan biaya mudik melalui diskon tiket dan penyesuaian tarif transportasi guna meningkatkan keterjangkauan layanan.

“Selain mudik gratis, sejumlah kebijakan dan insentif untuk mengurangi biaya perjalanan keluarga-keluarga kita yang mudik melalui penurunan tarif, diskon tiket, ini juga bisa dirasakan,” ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung seperti pos pengamanan, pos kesehatan, buffer zone, dan rest area untuk mengurangi potensi kemacetan serta mencegah kelelahan pengemudi selama perjalanan.

Agus menegaskan bahwa upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik infrastruktur, tetapi juga pada aspek keterjangkauan dan inklusivitas layanan transportasi.

“Kita berharap konektivitas antar wilayah bukan hanya masalah kesiapan infrastrukturnya, sarana dan prasarananya, tetapi juga keterjangkauan, semangat inklusif, dan melibatkan semua,” ujarnya.

Baca Juga: Sebanyak 143,9 Juta Orang Mudik, 52% Pakai Kendaraan Pribadi

Baca Juga: Peserta Mudik Gratis BUMN 2026 Naik 10,3% Tembus 116.688 Orang

Baca Juga: Jelang Mudik Lebaran, Pakar Ingatkan Pentingnya Asuransi

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sebanyak 52% dari total 143,9 juta perjalanan mudik 2026 diperkirakan menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban lalu lintas di jalur darat.

Untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, pemerintah mengoptimalkan program Mudik Gratis BUMN yang melibatkan 96 perusahaan BUMN dan anak usahanya dengan cakupan perjalanan ke lebih dari 200 kota dan kabupaten.

“Ini merupakan sebuah ikhtiar bersama kita semua mendengarkan harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa jika kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tentu ini menunjukkan negara dan pemerintah selalu hadir untuk mereka,” kata Agus.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri