Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly (kanan) menyampaikan pandangannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018). Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramdhani menilai tepat jika Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terkait kesalahan sistem keimigrasian dalam kasus kepergian kader PDIP, Harun Masiku. Hal itu diungkapkan Kurnia merespons pencopotan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie oleh Yasonna.
"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi," kata Kurnia saat dimintai tanggapan oleh awak media, Selasa (28/1/2020).
Menurut Kurnia, bagaimanapun Yasonnalah yang merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM. Dan berdasarkan fakta, Yasonna juga telah berkata tidak sesuai terkait keberadaan Harun Masiku.
Baca Juga: Bukan Hoaks! 100 Hari Jokowi, Rocky Gerung Kasih Nilai Nyaris Sempurna
"Jadi, harusnya Yasonna ikut bertanggung jawab atas situasi hari ini. Efek dari kekeliruan data itu amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," kata Kurnia.
Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly memecat Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Sompie. Pencopotan jabatan tersebut dilakukan per Selasa. Yasonna menyebut telah menunjuk pelaksana harian dirjen imigrasi.
"Iya (Plh) per hari ini. Siang tadi," kata Yasonna ditanyai awak media di Jakarta.
Diketahui Ronny dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada medio Agustus 2015. Selain Ronny, Yasonna pun turut mencopot Direktur Sisdik Keimigrasian.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
