DPR: Pemulangan WNI Eks ISIS Bukan Prioritas!

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) yang sempat bergabung dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Tanah Air sudah bukan menjadi prioritas.

Farhan menilai, keputusan soal kombatan ISIS dan keluarganya asal Indonesia merupakan keputusan bersifat politis, serta memerlukan dukungan tidak hanya oleh aturan dan pertimbangan logis.

Baca Juga: Ratusan Juta Rakyat Berhak Bebas dari Teror, PKB Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS

"Tapi juga harus didukung oleh semua elemen bangsa ini. Dalam kapasitas itulah, DPR RI perlu menekan pemerintah dengan menyimak suara-suara dari DPR RI. Pimpinan DPR RI sudah jelas menolak memulangkan mereka," ujar Farhan, Senin (10/2/2020).

Terkait sulitnya melakukan deradikalisasi kepada mereka, lanjut Farhan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Nasib WNI eks anggota ISIS di kamp penampungan Syria dinilai masih menjadi dilema pemerintah Indonesia, mengingat upaya deradikalisasi mereka tidak mudah dan diprediksi membutuhkan waktu lama dengan kategori sulit.

"BNPT bukan tidak pernah berhasil, tapi memang tantangan BNPT sekarang adalah mampukah menjadi bagian masyarakat global yang akan melakukan penghapusan radikalisasi agama. Dunia pernah bersama-sama menghilangkan ajaran nazisme dan fasisme yang digunakan Hitler untuk menguasai dunia," katanya.

Hal yang harus diprioritaskan saat ini, yaitu pemerintah harus bergerak cepat membawa pulang WNI yang tidak terlibat ISIS meski di kawasan itu menjadi sasaran empuk dataran konflik. WNI yang tidak terlibat ISIS diprediksi terdiri dari mahasiswa WNI sekitar 150 orang dan pekerja migran WNI sekitar 1.000 orang yang tersebar di Damaskus, Aleppo, Homs, dan Hama.

"Maka pemerintah perlu mencari cara tercepat melakukan evacuation route buat 1.000 lebih WNI sesungguhnya di Suriah karena tidak mudah dan tidak murah, sedangkan para anggota ISIS asal Indonesia harus ditangani bersama dengan komunitas global," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penaggulan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius mengungkapkan, sejauh ini pemerintah Indonesia belum berencana memulangkan WNI eks pengikut ISIS dari Suriah ke Tanah Air. Hal ini tengah mengundang pro dan kontra di berbagai kalangan.

"Di antaranya, ada kurang lebih 600-an pengakuannya WNI. Itu pun masih belum diverifikasi. Itu yang kami laporkan kepada bapak Menko Polhukam. Kami rapat, 'Pak ada informasi seperti ini,'" kata Suhardi beberapa waktu lalu.