Prabowo Ingin Evaluasi Buku Pelajaran SD hingga SMA, DPR: Awas Jadi Ladang Bisnis Baru

Presiden Prabowo Subianto mendorong evaluasi menyeluruh terhadap buku-buku pelajaran yang digunakan siswa mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Rencana tersebut mendapat dukungan dengan sejumlah catatan penting dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya pada prinsipnya tidak mempermasalahkan rencana pemerintah mengganti atau memperbarui buku pelajaran. Namun, ia meminta pemerintah memastikan perubahan tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekadar mengganti desain dan mencetak buku baru.

Baca Juga: Terbongkar Kondisi Terkini Hubungan Jokowi dan Prabowo: Sudah di Titik 'Kill or to Be Killed'

“Berikutnya, selain itu, ide pak presiden kemarin terkait dengan buku mata pelajaran yang akan dirubah. Kami di Komisi 10 prinsipnya setuju, nggak ada masalah, dengan catatan, kan,” ujar Lalu, dikutip Jumat (14/8/2026).

Lalu menekankan bahwa evaluasi buku harus menyentuh bagian paling penting, yakni kualitas materi dan substansi pembelajaran. Menurut dia, pemerintah tidak boleh menjadikan perubahan buku sekadar proyek perubahan tampilan fisik.

“Buku yang akan dirubah ini tidak hanya tampilan fisik. Materi, isi, kontennya, juga tentu harus dirubah,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah melibatkan para pakar pendidikan dalam proses penyusunan buku baru. Proses tersebut, menurutnya, juga tidak boleh dilakukan secara terburu-buru karena buku pelajaran akan menjadi salah satu instrumen utama pembelajaran jutaan siswa di Indonesia.

Lalu juga meminta pemerintah membuka ruang uji publik sebelum buku-buku baru tersebut digunakan secara luas. Menurut dia, uji publik penting untuk memastikan penyusunan materi tidak hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu tanpa mendapatkan masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

“Libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 hari, libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Kemudian, dilakukan uji publik, ya kan?” kata Lalu.

Ia menilai keterbukaan proses menjadi penting karena perubahan buku pelajaran berpotensi memengaruhi proses pendidikan dalam jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan materi yang dipilih benar-benar sesuai kebutuhan siswa dan perkembangan zaman.

Lalu juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek pembiayaan. Ia mengingatkan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak membuka ruang bagi kepentingan bisnis yang justru membuat akses buku berkualitas semakin mahal.

“Ini tidak menjadi ladang bisnis baru. Ini harus gratis diberikan kepada siswa-siswi kita, tidak hanya di kota saja, tetapi di seluruh pelosok negeri,” tegasnya.

Menurut Lalu, pemerataan akses menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan dari kebijakan evaluasi buku. Buku yang lebih berkualitas akan kehilangan manfaat apabila hanya dapat diakses siswa di wilayah tertentu atau mereka yang mampu membelinya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu sejak awal menyiapkan skema distribusi yang memastikan siswa di daerah terpencil memperoleh buku dengan kualitas dan materi yang sama.

Sebelumnya, Prabowo meminta jajarannya segera membentuk tim untuk mempelajari sekaligus mengevaluasi buku-buku ajar yang saat ini digunakan di sekolah. Instruksi tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Baca Juga: Soal Tak Dipilihnya Albertina Ho Jadi Hakim Agung, DPR: Tanyakan ke Komisi Yudisial

Pemerintah ingin materi pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Evaluasi juga diarahkan untuk melihat sejauh mana kualitas buku pelajaran lokal dibandingkan dengan buku dari negara-negara lain.