Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bahaya Pak Jokowi, Bahaya! Anak-Anak Simpatisan ISIS Adalah Bom Waktu

Bahaya Pak Jokowi, Bahaya! Anak-Anak Simpatisan ISIS Adalah Bom Waktu Kredit Foto: Reuters/Alaa Al-Marjani
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem) Bidang Hubungan Luar Negeri Ronas Pardianto menyoroti rencana pemerintah untuk memulangkan anak-anak simpatisan ISIS asal Indonesia.

Menurutnya, rencana pemulangan itu adalah bom waktu. Ia mengingatkan, HAM atas nama kemanusiaan yang tidak pada tempatnya itulah yang membuat generasi penerus ISIS itu tetap ada dan hidup.

"Mereka kelak akan tumbuh sebagai organisasi baru lagi, yang sama ideologi namun berbeda 'baju'nya. Mereka bahkan bisa menjadi lebih ganas, Dan segala sesuatu yang dimulai dengan 'intoleransi', adalah jalan awal menuju paham Radikalisme," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2020).

Baca Juga: Dibikin Stateless WNI Eks ISIS Cukup Pakai Keputusan Menkumham

Lanjutnya, ia mengatakan anak-anak usia sekecil itu justru sangat merekam sepenuhnya ucapan dan ajaran dari orangtuanya. Bahkan, menurut dia, ideologi orang tuanya lebih melekat pada anak-anak itu, dibandingkan upaya siapa pun yang nanti hendak menetralisirnya.

Ia menegaskan, sudah selayaknya ex-warganegara Indonesia yang telah bergabung sebagai anggota ISIS atau ISIL atau Daesh beserta FTF nya bukan urusan lagi bagi Indonesia.

“Mereka harus dipandang sebagai pengkhianat, dan sebagai pengkhianat bangsa dan negara mereka tidak layak untuk menginjakkan kakinya kembali ke tanah air. Menurut Ronas, prinsip ini seharusnya juga berlaku untuk keseluruhan anggota ISIS eks WNI tanpa kecuali, termasuk anak yang berusia di bawah 10 tahun,” tulisnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk memulangkan anak-anak WNI eks ISIS ke Indonesia.

"Kita memang masih memberikan peluang untuk yang yatim, yatim piatu, yang ada berada pada posisi anak-anak. Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada, saya kira pemerintah tegas untuk hal ini," ujar Jokowi saat memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2).

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: