Waduh! 30 Juta Rakyat Miskin Terancam Tak Dapat Subsidi BPJS Kesehatan

Kementerian Sosial mengungkapkan masih banyaknya ketidaksesuaian data masyarakat miskin yang seharusnya bisa terdata sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Jumlahnya bahkan mencapai 30 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial, Juliari Batubara mengatakan, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), seharusnya masyarakat yang terdata sebagai masyarakat miskin berjumlah 96,8 juta. Namun begitu, sebanyak 30 jutanya belum masuk ke DTKS hingga saat ini.

"Dari 96,8 juta yang termasuk dalam DTKS Kemensos, itu masih 30 juta yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi cukup besar," kata dia saat rapat gabungan antara DPR RI dengan pemerintah terkait Iuran BPJS Kesehatan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca Juga: Kata Jokowi Calon Ibu Kota Baru Anti-Banjir, Faktanya Terendam Juga

Padahal, berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial mendapat mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan menjadi DTKS. Itu dapat digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai bantuan sosial dan subsidi pemerintah.  

Supaya data tersebut mampu melingkupi secara utuh data masyarakat penduduk miskin, maka Kementerian Sosial, dikatakannya, melakukan pembersihan data berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh pemerintahan daerah, baik kabupaten maupun kota.