Waduh! 30 Juta Rakyat Miskin Terancam Tak Dapat Subsidi BPJS Kesehatan

"Dari daerah masing-masing nama-nama yang harus masuk ke DTKS, dari kabupaten kota memberikan usulan ke Kemensos untuk masuk ke DTKS, sehingga nanti kami tetapkan sebagai DTKS. Kalau tidak masuk DTKS, bukan masyarakat miskin," katanya.

Baca Juga: Duh, Gegara Saham PGN Turun, BPJS Ketenagakerjaan Jadi Kena Imbas

Karena itu, dia mengingatkan pemerintah daerah harus memiliki data yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakatnya agar data tersebut bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Sebab, menurutnya, pemerintah hanya bisa memperoleh data-data tersebut dari pemerintahan daerah.

"Tapi, ini proses bertahap dan kami sangat berharap dukungan dari teman-teman anggota dewan yang terhormat agar bisa juga push pemda-pemda kabupaten kota untuk mengirimkan usulan-usulannya ke Kemensos sehingga mereka bisa kami masukkan ke PBI JK yang DTKS," ujarnya.